Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 133
Judul Anggota DPR: Bantuan BSU Tak Adil, Masih Ada Daerah Belum
Menerima!
Nama Media nkriku.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://nkriku.com/anggota-dpr-bantuan-bsu-tak-adil-masih-ada-
daerah-belum-menerima/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-02 19:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ashabul Kahfi (Anggota Komisi IX DPR) Peraturan itu sesungguhnya sangat
diskriminatif. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga membuat perbedaan untuk
wilayah PPKM 1, 2, 3 dan 4? Padahal tidak ada jaminan bahwa di wilayah level 1 dan 2 tidak
lebih parah dari level 4 dari ukuran keuangan
neutral - Ashabul Kahfi (Anggota Komisi IX DPR) Nah hari ini kan kita tahu bahwa ada sisa Rp1,7
triliun, jadi kita harapkan sisa dana dari Rp1,7 triliun ini untuk menjangkau 6 provinsi tadi yang
belum mendapatkan, utamanya Sulawesi Selatan
neutral - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi lX DPR RI) Kami akan berkomunikasi
dengan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan
berbagai pihak terkait lain, sehingga nanti aspirasi yang tadi berkembang untuk BSU juga bisa
landing di Sulsel. Akan coba kami lanjutkan dengan berbagai pihak di Jakarta
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kehadiran saya dan rekan-rekan dari
Kemnaker ingin terus memastikan penyaluran BSU tahun 2021 ini lancar dan tidak ada
pemotongan sepeserpun baik untuk biaya administrasi, dan lain-lainnya
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah adil dalam memberikan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Ia menyesalkan
para pekerja di Sulawesi Selatan yang tidak memperoleh BSU lantaran perubahan Permenaker
No 16 Tahun 2021 atas Permenaker No 14 Tahun 2020 yang salah satu poinnya menyebutkan,
hanya wilayah pada PPKM level 3 dan 4 saja yang berhak menerima BSU.
132
