Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 132
Judul Catat! Kemnaker Jamin Tak Ada Potongan Duit BSU Rp 1 Juta
Nama Media detik.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5750381/catat-
kemnaker-jamin-tak-ada-potongan-duit-bsu-rp-1-juta
Jurnalis Jihaan Khoirunnisaa
Tanggal 2021-10-02 20:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin tidak ada pemotongan dana Bantuan
Subsidi Upah (BSU) yang ditransfer ke pekerja/buruh. Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi
Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas cakupan
penerima Program BSU secara nasional di 34 Provinsi di Indonesia.
CATAT! KEMNAKER JAMIN TAK ADA POTONGAN DUIT BSU RP 1 JUTA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin tidak ada pemotongan dana Bantuan
Subsidi Upah (BSU) yang ditransfer ke pekerja/buruh. Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi
Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas cakupan
penerima Program BSU secara nasional di 34 Provinsi di Indonesia.
"Terkait pembukaan rekening kolektif, ada yang menyebutkan dipotong untuk buka rekening.
Kami sudah berkomitmen dengan Himbara tidak ada pemotongan," ujar Aris dalam keterangan
tertulis, Sabtu (2/10/2021).
Aris menjelaskan pekerja/buruh penerima BSU yang belum punya rekening Bank Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara) akan dibukakan rekening secara kolektif (burekol). Dengan begitu dana
BSU sebesar Rp 1 juta yang diterima tidak dipotong.
"Jika penerima belum punya rekening Bank Himbara, akan dibuatkan rekening di Bank Himbara
tanpa potongan sedikit pun," imbuhnya saat kunjungan kerja spesifik (Kunspik) Komisi IX DPR
RI ke kota Denpasar, Bali pada Kamis (30/9), Sementara itu, Dirjen Binwasnaker dan K3
Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan Sesuai peraturan dan perundang-undangan,
penyaluran BSU harus menggunakan Bank Himbara untuk menghindari biaya administrasi.
Hal tersebut disampaikan Haiyani saat mendampingi kunspik Komisi IX DPR ke Cikarang,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain ke Denpasar dan Bekasi, Kemnaker juga mendampingi
Kunspik Komisi IX DPR ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, dengan didampingi Sekretaris Ditjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Surya Lukita
Warman. Pelaksanaan Kunspik Komisi IX di 3 lokasi ini juga telah menerapkan protokol
kesehatan secara ketat.
131
