Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Buruh khawatir perubahan sistem pengupahan itu akan membuat standar upah menjadi lebih
murah. Kurang dari dua bulan lagi, kekhawatiran itu akan diuji dan kemungkinan besar dapat
terbukti.

Seperti kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha, Adi Mahfudz, upah
minimum provinsi (UMP) 2022 bisa naik, bisa juga turun. Namun, ia mengakui, laju kenaikannya
tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya ketika penetapan upah minimum masih bisa
dinegosiasikan dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Kompas, 24/9/2021).

Sebagai simulasi kasar, ambil contoh DKI Jakarta sebagai provinsi dengan upah minimum
provinsi tertinggi. Mengacu pada rumus baru, UMP Jakarta 2021 naik dari Rp 4,27 juta menjadi
Rp 4,36 juta. Sementara itu, jika memakai rumus lama, UMP Jakarta 2021 naik lebih tinggi, yakni
Rp 4,66 juta.

Contoh lain, DI Yogyakarta yang memiliki upah minimum terendah. Dengan memakai rumus
lama, UMP DIY 2020 seharusnya naik dari Rp 1,57 juta menjadi Rp 1,71 juta. Namun, dengan
rumus baru, kenaikan UMP DIY 2020 menjadi Rp 1,67 juta. Tentu ini masih simulasi kasar karena
data riil teranyar dari BPS belum dirilis.

Sistem baru ini memang sedikit mengurangi kesenjangan upah minimum antarprovinsi. Namun,
alih-alih mendorong kualitas upah minimum yang layak secara merata, sistem ini mengerem dan
mengorbankan laju kenaikan upah minimum di daerah lain.

Kepatuhan rendah Laporan Global Wage Report 2020/2021, "Wages and Minimum Wages in the
Time of Covid-19", oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat, di tengah krisis ekonomi
akibat pandemi, upah minimum layak berperan penting untuk menahan masyarakat jatuh ke
jurang kemiskinan.

Hakikat dasar upah minimum adalah sebagai perlindungan atau instrumen jaring pengaman
(safety net) agar pekerja tidak dibayar semena-mena. Upah minimum juga seharusnya hanya
berlaku untuk pekerja lajang yang baru masuk ke dunia kerja.

Itulah mengapa undang-undang mengharuskan upah minimum dibayarkan kepada pekerja
dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Di atas itu, harus lebih tinggi dengan mengacu pada
struktur dan skala upah sepatutnya, sesuai masa kerja, jabatan, produktivitas, dan kompetensi
pekerja.

Namun, nyatanya, tingkat kepatuhan (compliance) pengusaha untuk membayar pekerjanya
sesuai upah minimum masih terhitung rendah. Bahkan, masih banyak pekerja yang dibayar di
bawah standar.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021, sebanyak 49,67 persen pekerja masih digaji
di bawah upah minimum. Hampir setengah dari total pekerja di Indonesia dibayar di bawah
standar.
Hasil olahan data Sakernas Februari 2021 menunjukkan, dari total 34 provinsi, masih ada 11
provinsi yang rata-rata upah riil bersihnya di bawah standar upah minimum yang berlaku.
Misalnya, standar upah minimum Aceh pada 2021 adalah Rp 3.165.030, tetapi rata-rata upah
bersihnya Rp 2.317.419. Kepatuhan juga rendah di Sumatera Selatan, yakni dengan upah
minimum Rp 3.043.111 dan rata-rata upah bersih Rp 2.348.034.

Pandemi seharusnya tidak menjadi alasan karena ketidakpatuhan menjalankan upah minimum
tidak hanya terjadi saat ini. Dalam empat tahun terakhir, kepatuhan pengusaha menggaji buruh
sesuai standar minimum selalu ada di kisaran 49-57 persen.

219