Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 218
Ida menyampaikan hal tersebut saat berdiskusi dengan BP2MI di Gedung Kementeriaan
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jumat (1/10/2021) terkait Percepatan Implementasi UU Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ida menyatakan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 telah mengamanatkan peningkatan
kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab memerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu,
sudah seharusnya Pemerintah mengupayakan agar CPMI memiliki kompetensi.
"Saya kira sebelum berangkat ke negara penempatan, CPMI harus sudah punya kompetensi,"
ucap Menaker.
Selain itu, Menaker meminta kepada BP2MI agar segera memitigasi terhadap berbagai persoalan
yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan CPMI, utamanya penempatan ke
Taiwan, Hongkong, dan Korea.
"Ini harus dibuat mitigasi terkait proses penempatan yang akan kita lakukan, yaitu Hongkong,
Taiwan, dan Korea. Kita urai apa saja masalahnya," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa Kemenaker terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerja sama
untuk dapat membuka peluang penempatan, seperti yang terbaru berkomunikasi dengan Dubes
Korea untuk Indonesia.
"Kemarin kami bertemu dengan Dubes Korea untuk Indonesia. Kami membahas soal CPMI. Jadi
kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait negara penempatan," ujarnya.
217
