Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Pengawasan lemah Kondisi ini seharusnya dapat dihindari dengan mewajibkan perusahaan
membayar upah sesuai struktur dan skala upah. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur,
pengusaha yang memberikan gaji di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara 1-4
tahun dan/atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. Namun, aturan ini hanya
garang di atas kertas.

Sumber masalah berbagai konflik ketenagakerjaan adalah lemahnya pengawasan dan
penegakan sanksi. Kementerian Ketenagakerjaan berulang kali mengeluhkan minimnya jumlah
pengawas ketenagakerjaan. Idealnya diperlukan 6.000 pengawas yang disebar di semua
kabupaten/kota. Nyatanya, jumlah pengawas saat ini hanya 1.586 orang dan terpusat di Jakarta
atau ibu kota provinsi.

Di sisi lain, masih banyak pekerja yang tidak berserikat sehingga posisi tawarnya lemah untuk
memperjuangkan hak. Ada pula yang tidak tahu bahwa dirinya berhak dan wajib dibayar sesuai
UMP sehingga banyak kasus pelanggaran tidak diketahui dan berujung data statistik di BPS.

Padahal, upah minimum dapat menjadi instrumen efektif mencegah kemiskinan. Simulasi dalam
laporan Global Wage Report 2020-2021, jika pengusaha patuh menjalankan upah minimum dan
aturan itu diterapkan merata kepada semua kelompok pekerja, tingkat kemiskinan dan
kesenjangan dapat berkurang signifikan. Apalagi jika diterapkan sesuai struktur dan skala upah.

Perdebatan perlu tidaknya menaikkan upah minimum sedang menjadi polemik global.
Pandangan tradisional menilai, kenaikan upah dapat membebani pelaku usaha, menggerus
lapangan kerja, dan mendorong pengangguran. Konsumen juga bisa rugi karena biaya ekstra
untuk upah dikompensasikan pada harga barang/jasa yang dihasilkan.

Namun, pandangan baru mendebat itu dan menempatkan kenaikan upah sebagai bentuk
investasi yang akan mendorong konsumsi, menarik investasi, dan menggerakkan ekonomi. Saat
krisis, upah minimum layak justru diperlukan. Jika warga tidak punya cukup uang untuk membeli
kebutuhan hidup, konsumsi tertahan dan ekonomi sulit pulih. Terlebih di negara yang
mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak ekonomi.
Tentu saja, besarannya harus tetap proporsional, sesuai dengan kebutuhan riil buruh dan kondisi
perekonomian setempat. Kenaikan upah minimum yang layak dan proporsional, diiringi
penguatan instrumen pengawasan dan penegakan sanksi, akan menopang pemulihan ekonomi
yang lebih berkualitas.

220