Page 328 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 328

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
              dan  Jaminan  Sosial  (PHI-Jamsos)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  Indah  Anggoro
              Putri mengatakan, melalui merevisi Permenaker No 19 Tahun 2015, pegawai yang terkena PHK
              tidak akan bisa lagi mencairkan atau kalim JHT BP Jamsostek. "Pada hakikatnya, JHT adalah
              tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai fungsinya," ujar dia, Selasa (28/9)
              Namun, pegawai yang terkena PHK tetap akan mendapat dana segar, yakni berupa Jaminan
              Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP akan mulai berjalan tahun 2022 mendatang.

              Mengutip  Permenaker  No  15  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Manfaat  Jaminan
              Kehilangan Pekerjaan, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
              mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
              dan Pelatihan Kerja.

              Pemberi  manfaat  JKP  berupa  uang  tunai  bagi  pegawai  yang  terkena  PHK  adalah  BPJS
              Ketenagakerjaan / BP Jamsostek. Sedangkan pemberian manfaat JKP berupa akses informasi
              pasar kerja dan Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Kemenaker.

              Manfaat uang tunai dari JKP bagi pegawai yang terkena PHK diberikan setiap bulan paling banyak
              6  bulan  upah  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  a.  sebesar  45%  dari  upah  untuk  3  bulan
              pertama; dan b. sebesar 25% dari Upah untuk 3 bulan berikutnya.

              Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai dari JKP bagi pegawai
              yang terkena PHK merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada
              BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetap.

              Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika upah pekerja/buruh yang
              terkena  melebihi  batas  atas  upah,  maka  upah  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembayaran
              manfaat uang tunai bagi korban PHK sebesar batas atas upah.

              Selain terkena PHK, pekerja/buruh yang bisa mendapatkan JKP harus memenuhi syarat sebagai
              berikut: Demikian penganti JHT bagi pekerja yang terkena PHK. Manfaatkan dana tunai JKP
              dengan sebaik mungkin untuk memulai usaha atau mendapatkan pekerjaan baru.


































                                                           327
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333