Page 440 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 440

persen untuk tahun 2022. Kemudian, bansos dan program Kartu Prakerja diharap terus berlanjut
              selama pandemi.
              Terkait  permintaan  kenaikan  upah  minimum,  itu  berdasarkan  survei  terhadap  peningkatan
              harga-harga  komoditas  di  pasar  dari  berbagai  daerah.  Dari  beberapa  komoditas  yang  naik,
              terjadi kenaikan harga rata-rata 7-10 persen.

              "Dengan  demikian,  KSPI  meminta  penetapan  UMK  2022  setara  kenaikan  7-10  persen  atau
              dengan kata lain penetapan UMK 2022 tidak dengan UU Cipta Kerja atau PP No 35. Itu survei
              menggunakan survei kebutuhan hidup layak (KHL)," kata Presiden Said lqbal dalam konferensi
              pers, Rabu (29/9) malam.

              Desakan itu diminta karena buruh tegas menolak penetapan upah minimum kabupaten (UMK)
              2022  berdasarkan  UU  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  35.  Buruh  meminta
              penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).

              Rumus perhitungan upah buruh yang baru berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya di PP
              Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di aturan lama, rumus perhitungan upah buruh
              bergantung pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
              ekonomi serta inflasi.

              Penetapan  upah  minimum  oleh  Pemda  didorong,  karena  Pemda  dinilai  memiliki  hak  untuk
              menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat.

              "Bupati/Wali Kota bisa menetapkan upah sektor industri. Bentuknya upah minimum kelompok
              industri,  jenis  usaha,  upah  di  atas  upah  minimum.  Apapun  namanya  diserahkan  kepada
              Bupati/Wali kota," ungkapnya.

              Lebih lanjut mengenai bansos dan Kartu Prakerja, kedua program itu diminta berlanjut selama
              pandemi  masih  bergulir.  Terutama  mengenai  uang  saku  Prakerja  yang  diharapkan  bisa
              ditambah. Sementara, dana pelatihan dikurangi.

              "Kalau uang saku di tambahkan, dia punya daya beli, bisa beli barang.

              Konsumsi akan naik. Kalau konsumsi naik ekonomi juga bisa membaik," katanya.

              Untuk bantuan sosial tunai, diharapkan bukan hanya diberikan kepada buruh di wilayah PPKM
              level  4.  Buruh  meminta  agar  diberikan  kepada  buruh  yang  terkena  PHK,  upahnya  dipotong
              hingga yang dirumahkan.

              "Sekarang sudah tidak ada yang level 4. Kemudian buruh itu kan tidak menerima 100 persen
              upahnya. Bila memungkinkan BSU itu ditingkatkan," pungkasnya.(dtc)

              caption: PEMBAHASAN soal upah tahun depan kembali memantik kontroversi.


















                                                           439
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445