Page 440 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 440
persen untuk tahun 2022. Kemudian, bansos dan program Kartu Prakerja diharap terus berlanjut
selama pandemi.
Terkait permintaan kenaikan upah minimum, itu berdasarkan survei terhadap peningkatan
harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah. Dari beberapa komoditas yang naik,
terjadi kenaikan harga rata-rata 7-10 persen.
"Dengan demikian, KSPI meminta penetapan UMK 2022 setara kenaikan 7-10 persen atau
dengan kata lain penetapan UMK 2022 tidak dengan UU Cipta Kerja atau PP No 35. Itu survei
menggunakan survei kebutuhan hidup layak (KHL)," kata Presiden Said lqbal dalam konferensi
pers, Rabu (29/9) malam.
Desakan itu diminta karena buruh tegas menolak penetapan upah minimum kabupaten (UMK)
2022 berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No 35. Buruh meminta
penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Rumus perhitungan upah buruh yang baru berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya di PP
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di aturan lama, rumus perhitungan upah buruh
bergantung pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi serta inflasi.
Penetapan upah minimum oleh Pemda didorong, karena Pemda dinilai memiliki hak untuk
menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Bupati/Wali Kota bisa menetapkan upah sektor industri. Bentuknya upah minimum kelompok
industri, jenis usaha, upah di atas upah minimum. Apapun namanya diserahkan kepada
Bupati/Wali kota," ungkapnya.
Lebih lanjut mengenai bansos dan Kartu Prakerja, kedua program itu diminta berlanjut selama
pandemi masih bergulir. Terutama mengenai uang saku Prakerja yang diharapkan bisa
ditambah. Sementara, dana pelatihan dikurangi.
"Kalau uang saku di tambahkan, dia punya daya beli, bisa beli barang.
Konsumsi akan naik. Kalau konsumsi naik ekonomi juga bisa membaik," katanya.
Untuk bantuan sosial tunai, diharapkan bukan hanya diberikan kepada buruh di wilayah PPKM
level 4. Buruh meminta agar diberikan kepada buruh yang terkena PHK, upahnya dipotong
hingga yang dirumahkan.
"Sekarang sudah tidak ada yang level 4. Kemudian buruh itu kan tidak menerima 100 persen
upahnya. Bila memungkinkan BSU itu ditingkatkan," pungkasnya.(dtc)
caption: PEMBAHASAN soal upah tahun depan kembali memantik kontroversi.
439