Page 455 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Tertentu yang Dapat Diduduki TKA, serta Keputusan Menaker Nomor 349/2019 tentang Jabatan
Tertentu yang Dilarang Diduduki TKA.
"UU 13/2003 Pasal 42 sampai 47 serta PP 34/2021 (sebagai turunan UU Cipta Kerja) sudah
mengatur. Jadi, ada penekanan bahwa orang-orang yang hadir sebagai TKA di Indonesia itu
tidak sembarangan. Mereka adalah orang-orang profesional yang punya keahlian dalam rangka
alih teknologi dan keahlian,"tuturnya kepada Misbah Nurdi dari GATRA.

Menurut Timboel, untuk menciptakan kemandirian sumber daya manusia (SDM) lokal, sisi alih
teknologi dan keahlian menjadi sangat penting. Sebab, selama ini Indonesia relatif lemah dari
sisi pelatihan dan keahlian.

Jika dirunut dari aturannya, dalam PP 34/2021, pasal 7 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa
pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping TKA
yang di pekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.

Kemudian, Pasal 45 ayat (1) huruf a UU 13/2003 mengatur, 'pemberi kerja TKA wajib menunjuk
tenaga kerja WNI sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan
alih keahlian dari TKA. Namun, pasal 42 ayat (6) UU 13/2003 menyebutkan, tenaga kerja asing
yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing
lainnya. Kedua ketentuan itu terkesan saling bertentangan.
"Satu sisi mensyaratkan pen damping, supaya bisa menggantikan posi si "Mr. Jack" setelah
menerima alih teknologi dan pengetahuan. Tetapi, saat "Mr. Jack" pulang, lalu datang "Mr.
Smith" Kan sama saja.

Ini yang harus di pas tikan kembali, bahwa semangat alih teknologi itu ingin menciptakan ke
man dirian SDM agar tidak menjadi penonton di republik sendiri," ujarnya.

Timboel menambahkan, peran pengawas ketenagakerjaan dan penegakan hukum terhadap
pelaksanaan regulasi TKA juga masih lemah. Karena itu, fungsi pengawasan mesti diperketat,
diperkuat dan didorong supaya TKA yang bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan regulasi.

"Kabar yang sempat beredar kan ada TKA dari Cina yang kerjanya relatif kasar, seperti gali-gali
tanah saja pakai asing. Kalau merujuk PP 34/2021 kan sebenarnya tidak boleh. Harus punya
skill. Pengawasan praktik seperti ini harus diperkuat pemerintah, sehingga tidak menimbulkan
kecemburuan masyarakat," ia menjelaskan. Masalahnya, pengetatan pengawasan tersebut bisa
berpotensi mengakibatkan investor ogah menanamkan modal ke Indonesia. Investasi seret.
Pemerintah pusing.

Akhirnya, sejumlah tenaga asing yang tidak memenuhi ketentuan masih melenggang bekerja di
Indonesia. Timboel menggarisbawahi soal politik tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya,
pemerintah masih mengabdi pada bagaimana investasi masuk. Tentu investasi yang masuk pasti
akan merekrut lebih banyak tenaga lokal.
"Hanya saja, kita kan berhadapan pada regulasi sehingga harus ditegakkan," ujarnya. Dalam
catatan Timboel, terdapat ruang negosiasi di antara regulasi dan implementasi. Sehingga,
apabila pemerintah ingin memberikan pengecualian sebaiknya dibicarakan. Tidak bisa pengawas
ketenagakerjaan tidak menjalankan tugasnya. Utamanya, tetap melakukan pengawasan sambil
memastikan investor tidak kabur.

"Okelah, enggak masalah kita tutup mata. Anda tambah 1 TKA tapi harus masukkan 50 pekerja
Indonesia misalnya. Kalau mau pragmatis sih begitu. Anda boleh melanggar tapi apa manfaat
atau nilai tambah buat pekerja Indonesia," katanya. Aditya Kirana, M. Guruh Nuary, dan Ryan
Puspa Bangsa

454