Page 460 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Ringkasan

Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha rentan terjadi. Ada empat
mekanisme yang dapat ditempuh bagi pihak yang berselisih. Yakni, melalui perundingan bipartit,
tripartit, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial (PHI). Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengungkapkan penyelesaian hubungan industrial lebih
banyak ditempuh melalui perundingan tripartit.

MEKANISME TRIPARTIT SEMAKIN KONKRET

Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha rentan terjadi. Ada empat
mekanisme yang dapat ditempuh bagi pihak yang berselisih. Yakni, melalui perundingan bipartit,
tripartit, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial (PHI).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengungkapkan
penyelesaian hubungan industrial lebih banyak ditempuh melalui perundingan tripartit.

Mekanismenya, lanjut Indah, melibatkan tiga pihak atau tripatrit yakni perusahaan, serikat
pekerja dan pemerintah. Di tripatrit ini, posisi pemerintah sebagai mediator antara serikat
pekerja dan perusahaan. Bahkan, pemerintah sudah memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS)
Tripartit Nasional.

Lembaga ini diisi perwakilan-perwakilan mulai dari serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Dari pihak pemerintah perwakilannya berasal dari Kementerian Koordinator (Kemenko)
Perekonomian, Kemnaker, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian
Perdagangan (Kemendag).

LKS Tripatrit Nasional di ke tuai langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan. Indah menjelaskan,
nantinya lembaga ini yang akan membahas isu-isu aktual di bidang hubungan industrial.
Termasuk memberikan kri tik dan rekomendasi terhadap pemerintah. Sejauh ini banyak kasus
yang mencapai titik terang, ketika dibawa ke LKS Tripartit Nasional. Dari mulai konsultasi hingga
dicarikan rekomendasi yang dapat disepakati oleh tiga pihak di dalam lembaga tersebut.

"Sebagai contoh, Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2021 yang kita buat ini merupakan titik
terang hasil kontribusi kritik dari LKS Tripartit. Nah, yang [waktunya] paling dekat ini kan ada
pembahasan pengupahan, ini juga yang sudah kami sosialisasikan ke LKS Tripartit untuk
dikonsultasi dan didiskusikan," tutur Indah.

Bagi Kemnaker, mekanisme tripartit yang terlembaga dalam LKS Tripartit Nasional bisa menjadi
semacam support system terkait hal-hal yang menyangkut kebijakan hubungan industrial di
Indonesia.

"Kalau Kemnaker membuat policy yang dikira tidak pas, maka LKS Tripartit ini yang akan
mengkritisi. Seperti itu mekanismenya," Putri menjelaskan.

LKS Tripartit Nasional sebagai forum komunikasi diperlukan sebagai bentuk sinergitas antar tiga
pihak dalam hubungan industrial yang harmonis dan sejalan dengan Undang Undang Cipta Kerja
(UU Ciptaker).
Karena di UU Ciptaker, diamanatkan dalam konteks secara umum bahwa pemerintah harus hadir
pada setiap perselisihan industrial. Sehingga, keberadaan mekanisme tripartit dapat dipahami

459