Page 461 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

sebagai penekanan untuk menyatakan ke pihak perusahaan dan pekerja bahwa ada pemerintah
yang ikut andil.
"Walaupun kalian sedang berselisih [perusahaan dan pekerja], di situ ada pemerintah yang selalu
mengawasi. Itu penekanan dalam mekanisme tripartit,"ujarnya.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz, mengatakan
bahwa setiap ada persoalan hubungan industrial selalu dibahas di dalam LKS Tri partit Nasional.

"Artinya, peran dari pada lembaga Tripartit ini sudah berjalan. Cuma memang terkadang
keputusannya tidak menyenangkan semua pihak," ungkap Riden kepada wartawan GATRA Farid
Nurhakim.

Riden mengatakan, beberapa persoalan sudah menemukan titik terang di LKS Tripartit Nasional,
akan tetapi tergantung dari kasus atau masalahnya. Misalkan tentang upah yang kini tengah
dibahas untuk tahun 2022 mendatang. Ia mengakui, pihaknya memiliki jadwal setiap tiga bulan
untuk menggelar rapat tripartit yang bersifat normatif.

Namun jika ada hal-hal yang krusial atau insidental, maka akan langsung menggelar rapat
dadakan. Menurut catatannya, sejauh ini Me naker Ida Fauziyah dan Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri berada di posisi menyerap aspirasi, serta mendengarkan semua
pihak.

"Beberapa kasus yang saya alami juga, langsung Bu Dirjen PHI (Indah Anggoro Putri) itu ikut
menangani secara langsung dan solusinya ada. Sudah mulai terbuka mereka," ujarnya.

Riden pun menerangkan soal kendala dalam proses tripartit, yakni kendala teknis dan substansi.
Kendala teknis yakni situasi saat ini masih pandemi Covid-19 dan kesibukan para pihak, sehingga
banyak jadwal rapat yang sudah ditentukan bergeser atau mundur. "Terkadang juga dalam
forum rapat tersebut itu tidak kuorum," ujarnya.

Sedangkan untuk kendala substansi, lanjutnya, persoalan-persoalan itu selama ini selalu dibahas,
walaupun terkadang keputusan tripatrit tidak memuaskan semua pihak. Terutama pihak serikat
pekerja yang merasa putusannya kurang adil bagi pekerja. Apalagi kini sudah ada UU Ciptaker
atau Omnibus Law yang membuat perbedaan sangat tajam antara pekerja dengan pengusaha.

"Karena isi Omnibus Law itu kan mendegradasi semua hak-hak pekerja, buruh, sehingga kami
pertarungannya, perdebatannya sangat tajam, itu kendalanya," terang Riden.
Riden berharap, dari proses tripartit ini bisa muncul keputusan yang adil atau seimbang, baik itu
untuk kepentingan pengusaha maupun pekerja. Karena tugas pemerintah berada di sana. Ia
juga berharap khususnya kepada pemerintah agar bersifat objektif.

Untuk para pengusaha, ia berharap agar dapat menjaga hak-hak pekerjanya dengan tidak
mengurangi upah dan hak-hak lainnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani, menilai komunikasi yang dibangun antara
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sudah cukup baik.

Walaupun, ia tak menampik masih ada perbedaan pandangan dari dua pihak, yakni pengusaha
dan pekerja. Namun, ia memastikan dalam perjalanannya, tetap ada semangat untuk mencari
kompromi atau titik temu. Peran Kemnaker pun dinilai Hariyadi sudah baik dengan memfasilitasi
pihak pengusaha dan pekerja.

460