Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 10
Padahal, dalam UU No 13 Tahun 2003, batas waktu karyawan kontrak itu maksimal 5 tahun dan
maksimal 3 (tiga) periode kontrak.
Soal pengupahan juga mengalami perubahan aturan dan ditentang kalangan buruh. Pasalnya,
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMK) yang dulu menjadi wewenang
bupati/walikota kini jadi wewenang penuh gubernur.
Persoalannya, gubernur tidak wajib menetapkan UMK. Hal ini diatur dalam Pasal 88C Ayat (1)
UU Ciptaker yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, dan Pasal
88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu.
Bagi Iqbal, penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan UMK dinilai merugikan buruh. "Karena
penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK sehingga akan
mengakibatkan upah murah," tegasnya.
Hal itu ditambah dengan dihilangkannya upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah
provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU Ciptaker menghapus Pasal 89 UU
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka semakin besarlah peluang upah murah akan
terwujud.
Tak kalah krusialnya, Pasal 88 UU Cipta Kerja mengurangi nilai pesangon buruh, dari tertinggi
32 bulan upah menjadi 25 upah; dengan keterangan 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan
berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Iqbal berpendapat, aturan ini jelas merugikan buruh di Indonesia, karena nilai jaminan hari tua
dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.
"Kalau di Malaysia, jumlah pesangon antara 5 bulan hingga 6 bulan upah. Tetapi nilai iuran
jaminan hari tua dan pensiun buruh Malaysia mencapai 23%," ungkap Iqbal.
Sedangkan nilai Jaminan Hari Tua (JHT) dan pensiun bagi buruh Indonesia hanya 8,7%. Akibat
nilai jaminan sosial yang lebih kecil itulah, wajar jika kemudian negara melindungi buruh melalui
skema pesangon yang lebih baik.
Omnibus law juga memangkas waktu libur kerja para karyawan. Di mana, perusahaan hanya
memberikan waktu libur satu hari dalam enam hari kerja.
"Pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan selama satu hari untuk enam hari kerja dalam
satu minggu," tulis Pasal 79 ayat (2).
Beleid Cipta Kerja ini mengubah aturan libur di Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang sudah ada. Yakni, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam
hari kerja dalam satu minggu atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
Tak hanya hari libur kerja mingguan yang dipangkas, UU Ciptaker juga menghapus libur panjang
selama 2 bulan. Artinya, pekerja yang sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut tidak
diberikan waktu libur panjang.
Meski begitu, terkait dengan pemberian cuti tahunan dalam UU Cipta Kerja tidak ada yang
diubah. Lihat saja, dalam Pasal 79 ayat (3) UU Cipta Kerja mengatur pemberian cuti tahunan
paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Lantaran dianggap merugikan, KSPI pun resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain KSPI, ada juga
beberapa serikat buruh yang menjadi pemohon uji materi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja
9
