Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat
Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi.
Iqbal berharap, pihaknya dan beberapa elemen buruh lainnya yang dirugikan dengan kehadiran
UU ini bisa mendapatkan keadilan di MK. "Semoga kami bisa mendapatkan hasil positif di sana,"
harapnya.

RPP klaster ketenagakerjaan

Tudingan KSPI ini ditepis pemerintah. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan, saat ini
pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan memperjelas
beberapa pasal kontroversial yang terdapat di UU Ciptaker.

Beberapa calon aturan yang tengah disiapkan antara lain RPP tentang PKWT, alih daya, waktu
kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK); juga RPP pengupahan dan RPP
tenaga kerja asing.

"RPP tersebut dibahas secara tripartit yang mengikutsertakan perwakilan dari serikat pekerja
atau buruh," ujar Ida.

Dalam pembahasan sejauh ini, beberapa ketentuan yang diatur dalam RPP tidak seperti yang
ditakutkan kalangan buruh. RPP tentang PKWT, misalnya, tetap mengatur tentang jaminan
perlindungan buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan bagi karyawan alih
daya.
Dalam RPP, semua akan menjadi tanggungjawab perusahaan alih daya atau perusahaan
penerima pekerjaan pemborongan. Bagi buruh alih daya yang dipekerjakan melalui PKWT, dalam
perjanjian kerja juga harus tertulis syarat pengalihan pelindungan hak buruh apabila terjadi
pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
Soal periode batas waktu kontrak bagi PKWT juga tetap diatur dalam RPP berdasarkan jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Di mana, syarat PKWT tetap mengacu Pasal 59
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, terbuka opsi PKWT maksimal 5 tahun.
Jadi durasinya naik dari aturan sebelumnya.

Selain itu, PKWT juga tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kemudian, ada
juga kompensasi bagi buruh PKWT setelah masa kontraknya berakhir. Kompensasi akan diatur
dalam PP, misalnya berapa lama masa kerjanya dan besaran yang diterima.
Protes buruh soal waktu kerja dan istirahat juga akan diperjelas dalam RPP nantinya. Kemnaker
memastikan, waktu kerja yang diatur UU Cipta Kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan. Hanya,
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Untuk sektor usaha atau pekerjaan
tertentu, waktu kerjanya dapat kurang atau lebih dari 7 jam atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam
dalam satu minggu.

Soal pesangon memang mengalami penurunan. Ida mengungkapkan, pada praktiknya hanya
7% saja perusahaan yang mampu mengikuti ketentuan pesangon seperti yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan.

Atas pertimbangan tersebut, maka pemerintah sepakat mengubah ketentuan besaran pesangon
di UU Cipta Kerja menjadi 19 dibayar pengusaha, dan 6 bulan melalui JKP. "Prinsipnya ini untuk
memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima pekerja atau buruh,"
ujarnya.

Soal pengupahan, RPP tetap mengatur adanya UMK yang penetapannya berdasarkan syarat
tertentu, yaitu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah yang

10