Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

tersebut menjadi sorotan bagi banyak pihak, khususnya dunia usaha dan karyawan, untuk
mendapatkan kejelasan terkait kebijakan baru berdasarkan UU Cipta Kerja yang disahkan.
Melatarbelakanginya, Politeknik Ketenagakerjaan menggelar webinar pada Selasa (17/11)
dengan tema "Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Dampak Implementasi Skema Baru PHK
dan Pesangon. Politeknik Ketenegakerjaan memberikan wadah diskusi dalam membahas
kebijakan-kebijakan tersebut agar bisa diimplementasikan dengan baik dengan mengundang
beberapa narasumber ahli dibidangnya seperti Sahat Sinurat, Dosen Relasi Industri Politeknik
Ketenagakerjaan, Adityawarman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Abdullah, Ketua
Umum Federasi Serikat Pekerjaan Kimia Energi Pertambangan.

Seminar ini diharapkan dapat menyumbang gagasan oleh Politeknik Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan khususnya dalam rangka menyusun peraturan pemerintah
tentang PHK dan perhitungan tentang pesangon. Sahat Sinurat, Dosen Relasi Industri Politeknik
Ketenagakerjaan mengungkapkan menyoal dampak implementasi skema baru PHK dan
Pesangon dapat dilihat dari aspek perselisihan PHK.

"Aspek perselisihan PHK menyoal masalah-masalah biasanya terkait tiga hal yaitu alasan PHK,
hak atas PHK, dan pelaksanaan hak atas PHK" ujar Sahat Sinurat. Dengan UU Cipta Kerja
diharapkan menguatkan kembali terkait kebijakan PHK yang telah diatur dalam kontruksi skema
baru PHK dan Pesangon. Inti dari kluster ketenagakerjaan mengubah atau mengapus serta
menetapkan dari beberapa ketentuan dari UU yang berlaku. "Artinya Pemerintah berkomitmen
memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan tidak boleh abai terhadap pesangon
yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK'' tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Adityawarman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
memaparkan di era masa kini untuk memasuki dunia kerja dibutuhkan vokasi, sertifikasi dan
membutuhkan produktivitas agar mampu memiliki daya saing SDM yang baik. "Perusahaan
membutuhkan tenaga kerja kompetitif, sehingga lembaga pendidikan perlu membentuk calon-
calon tenaga kerja yang memiliki berdaya saing SDM yang baik di dunia kerja nanti" tutur Aditya.
Ia melanjutkan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa
JKP tidak berkurang manfaatnya serta tidak menambah iurannya.

Sementara Abdullah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerjaan Kimia Energi Pertambangan
menjelaskan terkait tinjauan filosofi dan normatif terkait PHK jadi menjadi tanggung jawab
semua "Kita semua baik dari pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar seiring dengan
penuh keselarasan, harmoni, dan kita berharap semua menjalankan fungsi dan perannya untuk
memastikan kesejahteraan untuk para pekerja" ungkap Abdullah. (CM).

15