Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 9
Ringkasan
Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan akhir bulan lalu. Beleid sapu jagat yang digadang-
gadang mampu menarik investasi secara masif ke Tanah Air langsung disambut protes dari
sejumlah kalangan. Salah satu pihak yang memberikan perlawanan keras terhadap omnibus law
ini adalah para buruh atau pekerja. Mereka menganggap klaster aturan terkait ketenagakerjaan
sungguh merugikan mereka.
Tudingan KSPI ini ditepis pemerintah. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan, saat ini
pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan memperjelas
beberapa pasal kontroversial yang terdapat di UU Ciptaker. Beberapa calon aturan yang tengah
disiapkan antara lain RPP tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan
pemutusan hubungan kerja (PHK); juga RPP pengupahan dan RPP tenaga kerja asing.
DITENTANG BURUH, DIBELA PENGUSAHA
Memuat banyak pasal kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja memantik gelombang penolakan
dari berbagai elemen buruh. Pasal apa saja yang dianggap merugikan buruh?
Pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan akhir bulan lalu. Beleid sapu jagat yang digadang-
gadang mampu menarik investasi secara masif ke Tanah Air langsung disambut protes dari
sejumlah kalangan. Salah satu pihak yang memberikan perlawanan keras terhadap omnibus law
ini adalah para buruh atau pekerja. Mereka menganggap klaster aturan terkait ketenagakerjaan
sungguh merugikan mereka.
Pasal yang terutama disoroti yakni menyangkut pekerja alih daya atau outsourcing. UU Cipta
Kerja menghapus Pasal 66 UU No 13 Tahun 2003 mengenai batasan lima jenis pekerjaan yang
memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Pekerjaan itu antara lain cleaning
Service, katering, sekuriti, sopir, dan jasa penunjang perminyakan.
Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga
outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing. Hal ini mengesankan negara
melegalkan tenaga kerja diperjualbelikan oleh agen penyalur.
"Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah perbudakan modern," ujar
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah,
jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Karena dalam praktik, agen
outsourcing sering berlepas tangan untuk bertanggungjawab terhadap masa depan pekerjanya.
Pasal krusial yang juga kontroversial dalam UU Ciptaker adalah Pasal 81 yang menghilangkan
periode batas waktu kontrak bagi pekerja waktu tertentu (PWKT) yang terdapat di dalam Pasal
59 UU No 13 Tahun 2003.
Kalangan buruh khawatir, ketentuan itu membuat pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang
dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan karyawan kontrak.
Dengan demikian, status karyawan kontrak tersebut bisa diberlakukan seumur hidup tanpa
pernah diangkat menjadi karyawan tetap. "Hal ini berarti tidak ada job security atau kepastian
bekerja," ungkap lqbal.
8
