Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 100
Kesepakatan diambil melalui voting anggota dewan pengupahan di kantor Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani pada Selasa malam pukul
22.00 WIB. Di forum itu terdiri dari perwakilan pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja.
Menurut dia, angka 4,21 persen merupakan penawaran dari unsur pemerintah. Acuannya adalah
peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Skema adalah dasarnya
adalah inflasi dan produk domestik bruto.
"Sekarang sedang persiapan untuk melaporkan hasil kesepakatan ke Gubernur Jawa Barat," kata
Ika.
Kenaikan ini bertolak belakang dari surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Kementerian
Ketenagakerjaan, dimana dalam surat itu upah tahun depan tidak ada kenaikan.
"Kami acuannya PP 78 tahun 2015, melihat inflasi dan PDB," kata Ika.
Sekretaris DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bekasi, Fajar Winarno tidak
mempermasalahkan nilai kenaikan lebih rendah dari usulan serikat pekerja yaitu 5,02 persen.
"Alhamdulillah, mudah-mudahan segera diterbitkan SK oleh Gubernur Jawa Barat," ucap Fajar.
Dia memaklumi kondisi sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pandemi
Covid 19 berdampak pada seluruh sektor, termasuk perusahaan. Karena itu, usulan kenaikan
juga dianggap realistis melihat kondisi sekarang.
[cob].
99
