Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan cara melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK).
Ketujuh, berpotensi menimbulkan konflik dalam proses perubahan peraturan perusahaan (PP)
atau perjanjian kerja bersama (PKB). Kedelapan, sebagian peraturan pelaksana UU
Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. Kesembilan, tertutupnya peluang peralihan
hubungan kerja dari pekerja penerima pekerjaan (vendor) menjadi pekerja pada perusahaan
pemberi pekerjaan. Sepuluh, untuk membaca UU Ketenagakerjaan harus berdampingan dengan
UU Cipta Kerja.

"Peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan yang berpotensi berubah akibat terbitnya UU Cipta
Kerja, seperti PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Hakim Ad Hoc PHI Jakarta
periode 2006-2016 itu dalam Bootcamp Hukumonline 2020 Hari Ke-1: Hukum Ketenagakerjaan,
Hubungan Industrial, dan Tata Cara Penggunaan TKA, Senin (16/11/20202).

( Plt Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti,
mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan sedikitnya menyusun 4 RPP yakni tentang RPP
penggunaan TKA; RPP Hubungan kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK); RPP Pengupahan (revisi PP No.78 Tahun 2015); dan RPP
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

RPP tentang Penggunaan TKA mengatur 5 hal meliputi syarat penggunaan TKA; jangka waktu
RPTKA; jabatan tertentu dan waktu tertentu; pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal
pendamping TKA; pembinaan dan pengawasan TKA.

RPP tentang Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat serta PHK sedikitnya memuat 6 hal. Pertama,
hubungan kerja berdasarkan PKWT dan PKWTT. Kedua, syarat-syarat PKWT. Ketiga, pengaturan
pemberian kompensasi dalam PKWT. Keempat, perlindungan buruh yang bekerja dalam
perusahaan alih daya. Kelima, waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku bagi jenis pekerjaan
tertentu dan sektor usaha tertentu. Keenam, syarat, mekanisme, kompensasi, dan PHK.

Untuk RPP tentang Pengupahan, Reni mengatakan akan dilakukan revisi PP No.78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. Substansi yang akan diatur dalam PP hasil revisi itu setidaknya berisi 4 hal.
Pertama, perubahan ketentuan upah minimum, misalnya dasar dan tata cara penetapan UMP
dan UMK, syarat penetapan UMK dan formula perhitungan upah minimum. Kedua, ketentuan
upah per jam minimal. Ketiga, ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil. Keempat, dewan
pengupahan.

Terakhir RPP tentang penyelenggaraan program JKP yang akan mengatur 3 hal yaitu kriteria
peserta program JKP; sumber pendanaan JKP; dan manfaat JKP berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. “Kami diberi waktu paling lama 3 bulan untuk
menyelesaikan berbagai RPP ini,” kata Reni.

95