Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 149
Judul Belum Mau Keluarkan Perppu untuk UU Ciptaker
Nama Media Riau Post
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-11-18 09:49:00
Ukuran 98x64mmk
Warna Warna
AD Value Rp 15.680.000
News Value Rp 47.040.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mohammad Mahfud MD (Menko Polhukam)) Itu (perppu) sekarang belum menjadi
opsi pemerintah
neutral - Mohammad Mahfud MD (Menko Polhukam)) Agar nanti masalah-masalah yang masih
tersisa itu dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan turunan
Ringkasan
Perppu belum menjadi opsi untuk membatalkan atau setidaknya mengubah substansi UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Bagi pemerintah, hanya ada tiga opsi untuk
mengutak-atik UU tersebut. Yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), legislative review di
DPR, dan penuangan regulasi dalam peraturan perundang-undangan lain.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin (17/11). Dia menjelaskan, sudah ada beberapa usul
yang masuk setelah pengesahan UU Ciptaker. Di antaranya usul untuk menerbitkan perppu.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan masih membuka pintu dialog
dengan berbagai lapisan masyarakat dalam pembahasan UU Ciptaker.Terutama pada
pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunannya.(lum/jpg)
BELUM MAU KELUARKAN PERPPU UNTUK UU CIPTAKER
Perppu belum menjadi opsi untuk membatalkan atau setidaknya mengubah substansi UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Bagi pemerintah, hanya ada tiga opsi untuk
mengutak-atik UU tersebut. Yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), legislative review di
DPR, dan penuangan regulasi dalam peraturan perundang-undangan lain.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin (17/11). Dia menjelaskan, sudah ada beberapa usul
148
