Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 70

Jamsostek  sehingga  pendapatan  iuran  menurun,  di  mana  dana  operasional  diambil  dari
              pendapatan iuran itu.
              "Kebijakan  penurunan  besaran  nominal  dana  operasional  disebabkan  adanya  kebijakan
              Permenaker  49/2020  yang  memberikan  keringanan  iuran  program  JKK  dan  JKM  sebesar  99
              persen selama enam bulan, sehingga penerimaan iuran JKK dan JKM akan mengalami penurunan
              yang signifikan," ujar Utoh kepada Bisnis, Rabu (18/11/2020).

              Dia meyakinkan bahwa penurunan dana operasional itu tidak akan mengurangi manfaat program
              yang  akan  diterima  oleh  peserta.  Pengelolaan  dana  jaminan  sosial  pun  akan  tetap  berjalan
              dengan baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

              "Di sisi lain, BP Jamsostek melakukan efisiensi dana operasional dengan membuat prioritas kerja
              hanya pada program kerja strategis seperti peningkatan pelayanan kepada peserta," ujarnya.

              Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menentukan besaran dana operasional BP Jamsostek
              pada tahun ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.02/2020 mengenai
              Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020. Aturan itu terbit karena adanya implikasi
              pandemi Covid-19 yang mengurangi kemampuan dunia usaha dalam membayar iuran jaminan
              sosial.

              Sri Mulyani mengatur bahwa dana operasional BPJS Ketenagakerjaan diambil dari iuran program
              Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
              Pensiun (JP), serta dana hasil pengembangan JHT dan JP.

              Pada tahun lalu, berdasarkan PMK 224/2019, dana operasional itu diambil dari 1,22 persen iuran
              JKK,  1,22  persen  iuran  JKm,  4  persen  iuran  JHT,  4  persen  iuran  JP,  5  persen  dana  hasil
              pengembangan  JHT  yang  dikurangi  beban  pengembangan,  dan  5  persen  dana  hasil
              pengembangan JP yang dikurangi beban pengembangan.

              Sri Mulyani meningkatkan persentase alokasi dana operasional tahun ini dari iuran JKK dan JP
              masing-masing menjadi 7,5 persen, sedangkan yang lainnya tetap. Meskipun terdapat kenaikan
              porsi, dana operasional yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan justru berkurang.

              Berdasarkan PMK 177/2020, dana operasional tahun ini paling banyak sebesar Rp4,05 triliun,
              turun 23,17 persen jika dibandingkan dengan dana operasional 2019 yang paling banyak sebesar
              Rp5,27 triliun.




























                                                           69
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75