Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

Tahun 2020. Aturan itu terbit karena adanya implikasi pandemi Covid-19 yang mengurangi
kemampuan dunia usaha dalam membayar iuran jaminan sosial.
Sri Mulyani mengatur bahwa dana operasional BPJS Ketenagakerjaan akan diambil dari iuran
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Pensiun (JP), serta dana hasil pengembangan JHT dan JP.

Pada tahun lalu, berdasarkan PMK 224/2019, dana operasional itu diambil dari 1,22 persen iuran
JKK, 1,22 persen iuran JKm, 4 persen iuran JHT, 4 persen iuran JP, 5 persen dana hasil
pengembangan JHT yang dikurangi beban pengembangan, dan 5 persen dana hasil
pengembangan JP yang dikurangi beban pengembangan.

Sri Mulyani meningkatkan persentase alokasi dana operasional tahun ini dari iuran JKK dan JP
masing-masing menjadi 7,5 persen, sedangkan yang lainnya tetap. Meskipun terdapat kenaikan
porsi, dana operasional yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan justru berkurang.

Berdasarkan PMK 177/2020, dana operasional tahun ini paling banyak sebesar Rp4,05 triliun,
turun 23,17 persen jika dibandingkan dengan dana operasional 2019 yang paling banyak sebesar
Rp5,27 triliun.

"Besaran nominal dana operasional termasuk bagian dana operasional yang digunakan untuk
membiayai kegiatan penanganan Covid-2019 paling banyak sebesar Rp32 miliar dan
penyelenggaraan pelatihan vokasi paling banyak sebesar Rp20 miliar," tulis Sri dalam aturan
tersebut.

Nantinya, Sri Mulyani akan melakukan monitoring realisasi penggunaan dana operasional
terhadap realisasi penerimaan dana operasional, dan pencapaian target kinerja penerimaan iuran
dan dana hasil pengembangan itu. Pemantauan oleh pemerintah dilakukan paling sedikit satu
kali dalam setahun.

"Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam
penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya," tertulis dalam aturan tersebut.

73