Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja
mengatakan penurunan dana operasional merupakan dampak dari kebijakan anyar terkait
keringanan iuran peserta.

Utamanya, keringanan iuran kepada peserta untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM). Keringanan iuran itu diberikan sampai 99 persen dari total iuran.

Ketentuan ini diberlakukan selama enam bulan dari Agustus 2020 sampai Januari 2021. Hal ini
membuat pengumpulan dana operasional dari iuran yang dibayarkan bakal menurun.

"Sehingga penerimaan iuran JKK dan JKM akan mengalami penurunan yang signifikan," ujar
Utoh kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Kendati begitu, Utoh meyakinkan masyarakat khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan bahwa
kualitas layanan dari perusahaan akan tetap dijaga. "Kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada
manfaat program yang diterima oleh peserta," tuturnya.

Sebab, di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan melakukan efisiensi dana operasional. Caranya, dengan
membuat prioritas hanya pada program kerja peningkatan pelayanan kepada peserta.

Atas penurunan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menetapkan dana operasional
perusahaan hanya tinggal Rp4,05 triliun pada tahun ini. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 177 Tahun 2020 tentang Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2020.
Namun, bendahara negara menaikkan besaran persentase dana operasional BPJS
Ketenagakerjaan yang diambil dari dana iuran program JKK dari 1,22 persen menjadi 7,5 persen
per bulan. Begitu juga dengan dana operasional yang diambil dari iuran JKM, yaitu naik dari 1,22
persen menjadi 7,5 persen.
Sementara, dana operasional yang diambil dari program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun,
dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua dikurangi beban pengembangan dan dana
hasil pengembangan program Jaminan Pensiun dikurangi bebas pengembangan, besarannya
masih sama dengan aturan lama.

75