Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 109

Mangiring  di  Tanjungpinang,  Minggu  mengatakan,  berdasarkan  pendataan  yang  dilakukan
              BP2MI Pusat, terdapat 123 PMI yang bekerja di Kepulauan Solomon yang sebagian besar dari
              jumlah tersebut berasal dari Kepri.



              PMI ASAL KEPRI DI KEPULAUAN SOLOMON AKAN DIPULANGKAN BERTAHAP

              Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (UPT  BP2MI)
              Tanjungpinang Mangiring Hasoloan Sinaga mengatakan puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
              asal Provinsi Kepulauan Riau di Kepulauan Solomon akan segera dipulangkan secara bertahap.

              Mangiring  di  Tanjungpinang,  Minggu  mengatakan,  berdasarkan  pendataan  yang  dilakukan
              BP2MI Pusat, terdapat 123 PMI yang bekerja di Kepulauan Solomon yang sebagian besar dari
              jumlah tersebut berasal dari Kepri.
              Mangiring  mengatakan  pemulangan  pertama  akan  dilakukan  pada  17  November  2020  oleh
              perusahaan pengguna, PT BMSI Limited. Namun karena kapasitas yang terbatas, untuk tahap
              pertama ada 30 PMI asal Kepri yang turut dipulangkan.

              "Untuk kepulangan selanjutnya tentu akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila
              kemampuan PT BMSI Limited terbatas, tentu kita akan menggunakan kekuatan negara untuk
              membawa pulang PMI tersisa," katanya, Selain itu, kata dia, melalui Kedutaan Besar Republik
              Indonesia (KBRI) di Port Moresby turut mendorong perusahaan pengguna PMI menyelesaikan
              kewajibannya yang masih belum tuntas.

              Sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada,  BP2MI  juga  melakukan  upaya-upaya  sesuai  dengan
              mekanisme yang ada. Bahkan berkomunikasi dengan agensi pengguna PT Bintan Meaning SI
              (BMSI) Limited yang berkedudukan di Hongkong.
              PMI asal Kepri bekerja di Kepulauan Solomon penyalurannya melalui PT Maharani Anugerah
              Pekerti (Magrati).

              "Dari penjelasan yang kami dapatkan, bahwa sebagian PMI yang bekerja di sana ada sudah
              berakhir kontraknya pada September 2020. Kemudian yang lainnya masih berlanjut kontraknya,
              namun karena pandemi aktivitas perusahaan menjadi terhenti, begitu juga dengan kemampuan
              perusahaan," ujarnya.

              Kendati demikian, pihaknya terus melakukan upaya-upaya resmi melalui BP2MI yang diteruskan
              ke KBRI di Port Moresby, sehingga ada solusi atas persoalan yang terjadi.

              Mangiring pun telah berkomunikasi dengan PMI yang ada di sana bahwa kondisi mereka sedang
              tidak baik, karena terbatasnya logistik yang tersedia.

              Sementara  itu,  Legislator  Komisi  II  DPRD  Kepri  Rudy  Chua  mengatakan  pihaknya  sudah
              menampung keluh kesah keluarga PMI yang sedang bermasalah di Kepulauan Solomon.
              Dia  berharap  masing-masing  pihak  bisa  menyampaikan  dan  menjelaskan  apa  yang  menjadi
              persoalan.  Politisi  Partai  Hanura  tersebut  mengaku  prihatin,  karena  gaji  pekerja  Kepulauan
              Solomon sudah beberapa bulan belum dibayar.

              "Kita  mengharapkan  pihak-pihak  terkait  untuk  mencarikan  solusi  dalam  persoalan  ini.  Selain
              semua PMI bisa dipulangkan, tentunya apa yang menjadi kewajiban perusahaan pengguna jasa
              dapat menyelesaikan kewajibannya," tutur Rudy Chua.





                                                           108
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114