Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 140
UU ini juga berpotensi untuk membantu sektor industri manufaktur di Indonesia, mengingat
sektor ini saja bisa membutuhkan perizinan konstruksi sampai 200 hari. Belum lagi biaya
transaksi lainnya yang harus dihadapi di daerah. "Dengan adanya efisiensi regulasi dan
kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti komitmen dan penegakan hukum yang jelas,
akan memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha maupun investor untuk membangun
lebih banyak industri manufaktur di Indonesia dan sektor lainnya," terangnya.
Dengan demikian, UU ini mau tidak mau akan memaksa reformasi kebijakan, baik dalam hal
peraturan, tata kelola, proses kebijakan, maupun peran dan relasi pemerintah dan para
pemangku kepentingan terkait untuk bertindak berdasarkan prinsip pasar yang terbuka dan good
governance.
Diharapkan, hal ini juga dapat memberi dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya dalam
mendorong kebebasan dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. "Agar efektif, tentu UU ini harus dikawal dalam pelaksanaannya dan
diikuti dengan penegakan hukum, serta komitmen para pihak untuk merealisasikan potensi
positifnya tersebut. Pelibatan para pihak dalam pelaksanaan juga menjadi hal penting lainnya,"
pungkasnya.
(cip).
139
