Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

neutral - Korinus Masneno (Bupati Kupang) Kebutuhan air masyarakat akhirnya dapat langsung
dialirkan ke pemukiman, lahan-lahan pertanian dan peternakan. Hasilnya desa tersebut saat ini
telah menjadi desa penyuplai kebutuhan masyarakat di kota kecamatan, bahkan di ibu kota
Provinsi NTT

Ringkasan

MENTERI Ketenagakerjaan (Mena ker) Ida Fauziyah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)
Viktor Bungtilu Laiskodat membahas berbagai isu terkait ketenagakerjaan. Pada pertemuan yang
merupakan bagian dari kunjungan kerja Menaker ke NTT dibahas pula upaya memperkuat kerja
sama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing. "Kami
datang ke NTT ini untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan.

MENAKER IDA-GUBERNUR NTT BAHAS ISU KETENAGAKERJAAN

MENTERI Ketenagakerjaan (Mena ker) Ida Fauziyah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)
Viktor Bungtilu Laiskodat membahas berbagai isu terkait ketenagakerjaan. Pada pertemuan yang
merupakan bagian dari kunjungan kerja Menaker ke NTT dibahas pula upaya memperkuat kerja
sama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.

"Kami datang ke NTT ini untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan.

Kita sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan
kompetensi yang akan dilakukan kerja sama antara Provinsi NTT dan Pemerin tah Pusat,"
Menaker Ida di Kantor Gubernur NTT, pada Jumat (13/11).

Menaker Ida pada kesempatan itu menjelaskan dalam waktu dekat Gubernur NTT akan
menyerahkan balai latihan kerja (BLK) yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi
(Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada Pemerintah Pusat. "Dengan komitmen Gubernur NTT,
kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT," katanya.

Pada kesempatan itu, Menaker juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indone sia Provinsi NTT.

Menurutnya NTT ini termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri melalui prosedur yang tidak resmi. Karena
itu, katanya, pemerintah berupaya mempermudah masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri
melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya.

"Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No 18 Tahun 2017 yang isinya
memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir, peran pemerintah desa
sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan
penempatan tenaga kerja di luar negeri," kata Ida.

Ia juga menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah satunya jaring pengaman
sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau dirumahkan ataupun calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tidak bisa berangkat karena negara tujuan masih
lockdown, sehingga mereka harus menunggu lama.

"Waktu ini kita gunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, siapa tau dengan keteram
pilan baru mereka niat untuk kerja di luar negeri bisa digantikan dengan bekerja didalam negeri,"
kata Ida.
42