Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 59
Sindo) tidak dapat dibenarkan. Bahkan tertulis apabila terjadi mutasi antarperusahaan, status
hubungan kerjanya harus diakhiri terlebih dahulu.
Kasus ini berawal dari pengumuman penghentian penerbitan Majalah Sindo Weekly pada 9 Maret
2020 oleh Direktur Utama PT HMA Sururi Alfaruq. Dalam pertemuan dengan sekitar 50 karyawan
saat itu, manajemen PT HMA menyatakan memutuskan untuk menghentikan penerbitan Majalah
Sindo Weekly dengan alasan keuangan. Tetapi manajemen PT HMA menolak disebut tutup atau
bangkrut.
"Manajemen berdalih bahwa perusahaan hanya berhenti beroperasi. Manajemen juga
menyatakan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memindahkan
semua karyawan ke Koran Sindo dan Sindonews," ungkap salah satu dari 17 karyawan Sindo
Weekly yang dimutasi, Yosep Mario Richardo, Minggu (15/11/2020), Yosep menuturkan, sekitar
sebulan kemudian atau pertengahan April 2020, manajemen PT HMA melalui HRD memanggil
satu per satu 17 karyawan untuk menandatangani surat kesepakatan atau perjanjian.
"Kalimat dalam surat isinya seolah-seolah pekerja mengajukan diri untuk dirumahkan mulai 10
April sampai 10 Juli 2020. Surat itu tanpa kop resmi perusahaan. Kami jelas menolak," tutur
Yosep.
Namun, manajemen mengabaikan keberatan karyawan. Secara sepihak 17 karyawan
dirumahkan per 10 April 2020 tanpa digaji. Nama mereka dihapus dari sistem absensi sehingga
tidak bisa melakukan absen meskipun setiap hari bekerja. Selama dirumahkan sepihak, 17
karyawan hanya mendapatkan gaji sekali untuk bulan April, itu pun cuma sepertiga gaji normal.
Kuasa Hukum 17 karyawan Sindo Weekly, Mona Ervita dari LBH Pers mengatakan, tindakan
manajemen Sindo Weekly memindahkan pekerja ke perusahaan yang berbeda badan hukum
tanpa memberikan upah yang layak selama dirumahkan telah melanggar UU Ketenagakerjaan.
Semua tindakan itu dilaksanakan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan para pekerja.
Karena itu para pekerja berhak menuntut PHK sebagaikana ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf e
juncto pasal 93 ayat 2 huruf f juncto Pasal 54 ayat 1 huruf dan d UU Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.
"Rincian uang PHK itu, antara lain, pesangon sebesar dua kali ketentuan pada pasal 156 ayat 2,
uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hal
sesuai Pasal 156 ayat 4," papar Mona.
Sebagai informasi, pada Mei dan Juni sempat dilakukan pertemuan bipartit atas permintaan
karyawan, yang menuntut agar gaji mereka diberikan 50% sesuai aturan ketenagakerjaan
selama dirumahkan. Namun manajemen tetap menolak dan justru menginformasikan bahwa
Tunjangan Hari Raya (THR) akan dibayarkan secara bertahap sebanyak empat kali, yaitu pada
Mei, Juli, September, Desember 2020.
Menjelang akhir masa dirumahkan, yaitu awal bulan Juli, manajemen mengirimkan surat
penempatan 17 karyawan Sindo Weekly sebagai tenaga sales melalui pesan whatsapp. Para
pekerja diwajibkan kembali bekerja per 13 Juli 2020.
Keputusan manajemen ini semakin membingungkan ke-17 karyawan karena rata-rata tidak
punya latar belakang dan keahlian sebagai sales, juga tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja.
Manajemen juga menyatakan bahwa 17 karyawan tidak digaji penuh sebagai tim sales task force.
Tak ingin nasib mereka terus terkatung-katung, ke-17 karyawan menuntut agar manajemen
melakukan PHK dengan pemenuhan kewajiban sesuai UU Ketenagakerjaan.
58
