Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

SERIKAT PEKERJA AJUKAN GAGASAN PENGUPAHAN

Perwakilan serikat pekerja di Kota Semarang mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD, guna
mengajukan draft gagasan terkait konsep pengupahan dan sinergitas kerja di saat pandemi
Covid-19.

Tercatat, ada sebanyak sembilan elemen perwakilan serikat pekerja yang hadir dalam acara
tersebut. Antara lain FSPKEPKSPI, FSPMI, Jaringan Kerja Buruh, dan DPD FSPKEP.

Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP) Kota Semarang,
Ahmad Zainudin, mengatakan, perlunya mewujudkan sinergisitas antara pembangunan dengan
buruh dan pengusaha.

Ditambahkannya, seiring majunya pembangunan di Kota Semarang tentunya memiliki korelasi
dengan kesejahteraan buruh. "Ada permintaan terkait penyesuaian pengupahan dengan tingkat
kebutuhan buruh. Untuk tetap menjaga daya beli buruh, sehingga formula pengupahan
hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi semata. Namun
harus mencantumkan unsur penghargaan dan proyeksi pembangunan ke depannya," ujar dia,
usai audiensi di rumah makan GAMA BSB, Mijen, Minggu (15/11).

Banyak Investasi Dilanjutkannya, jika pembangunan di Kota Semarang maju maka pengupahan
di Kota Semarang harus ikut ditingkatkan. Di antaranya, saat terjadi banyaknya investasi yang
masuk di Kota Semarang. Dalam rangka membantu daya beli dan perputaran ekonomi di
masyarakat. Selain itu, status pekerja yang ada harus diupayakan merupakan pekerja tetap.
"Kecuali memang ada bagian pekerja yang tergolong kontrak outsourching yang diawasi secara
ketat. Sementara terkait dengan pendatangan Tenaga Kerja Asing (TKA), harus betul-betul
dipantau dan diperjelas keberadaannya. Bagi bidang pekerjaan yang mampu ditangani pekerja
lokal, hendaknya tidak diserahkan kepada TKA," terang dia.

Adapun Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menyampaikan, dalam audiensi kali ini para
pekerja atau buruh menginginkan adanya usaha untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.
Dirinya mengaku akan mengikuti kebijakan dari Pemprov Jawa Tengah terkait pengupahan.
"Terkait kenaikan upah, sepanjang Pemprov oke, kami juga oke. Selama ini, Wali Kota tidak
pernah mempersulit apa-apa yang diinginkan atau diharapkan oleh teman-teman buruh tersebut.
Tentunya untuk bisa terealisasi harus ada sinergi antara legislatif dan eksekutif. Saya sebagai
Ketua DPRD Kota Semarang akan turut berupaya mendorong keinginan mereka. Tujuannya,
untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Semarang, termasuk buruh," kata dia.

Pilus, sapaan akrabnya, menegaskan, DPRD bersama Pemkot Semarang terus berkoordinasi
dengan Pemprov Jateng terkait pengupahan. Jalinan komunikasi yang dibangun terkait
pengupahan pekerja pada 2021, imbuh dia, tentunya akan efektif setelah pelaksanaan Pilwalkot
pada 9 Desember 2020. Hal tersebut karena proses konsultasi dengan Pemprov akan bisa
maksimal jika disampaikan langsung oleh kepada daerah, yakni Wali Kota Semarang. "Menunggu
Pak Hendi cuti selesai dan terpilih kembali, baru akan disampaikan kepada Gubernur Jateng,"
ucap dia. (ary-58).

60