Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 64

Menurut  dia,  program  sosialisasi  dan  konsultasi  publik  ini  akan  menggandeng  seluruh
              kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta
              Kerja, pemerintah daerah, dan semua asosiasi usaha.

              Kemudian, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, seluruh media dan para akademisi di
              perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta semua komponen masyarakat yang diharapkan akan
              memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres.

              Dia  menjelaskan  sosialisasi  dan  konsultasi  publik  akan  dilakukan  dalam  waktu  dekat  setelah
              sebagian besar aturan turunan itu selesai pembahasannya.

              Pemerintah terus bergerak untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja
              yang ditargetkan untuk selesai minggu ini atau paling lambat Jumat, 20 November 2020, kecuali
              hanya untuk beberapa RPP tertentu yang memang perlu konsolidasi substansi dengan banyak
              kementerian/lembaga.

              Hingga  saat  ini,  sudah  ada  24  RPP  yang  telah  diselesaikan  pembahasannya  dengan  semua
              kementerian/lembaga  terkait,  dan  akan  terus  dikebut  untuk  merampungkan  sisanya  dengan
              melakukan pembahasan bersama semua kementerian dan lembaga pekan ini.

              Ia menambahkan selain 24 RPP tersebut, saat ini sudah ada draf awal RPP, namun sedang dalam
              tahap sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga.

              "Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah, agar segera dapat
              diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja," katanya.

              Adapun  portal  resmi  adalah  https://uu-ciptakerja.go.id,  tujuannya  supaya  masyarakat  dapat
              segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan
              usulan atas substansi RPP tersebut.
              Sebelumnya,  pemerintah  mengundang  dan  membuka  ruang  partisipasi  publik  yang  seluas-
              luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.

              Secara fisik, bisa diakses langsung dengan mendatangi Posko Cipta Kerja di Kantor Kemenko
              Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6 di Jalan Lapangan Banteng Utara No 1 Jakarta Pusat
              dan akses secara daring melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

              Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses
              secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk
              dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta
              Kerja.

              Selain itu, pemerintah menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan,
              karena justru di aturan tingkat PP dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih lanjut
              berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja.

              Aturan turunan itu akan menguraikan lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi dasar dalam
              pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

              ANTARA.









                                                           63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69