Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 107

OPTIMISME MENAKER DAN PENGUSAHA PADA UU CIPTAKER BUKA LAPANGAN
              KERJA
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap Undang-undang (UU) Cipta Kerja
              (Omnibus  Law)  dapat  memenuhi  kebutuhan  tantangan  ketenagakerjaan.  Sebab,  mulai  dari
              pemerintah, DPR, dan dunia usaha meyakini kehadiran UU nomor 11 tahun 2020 tersebut akan
              mendongkrak investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang banyak di Indonesia.

              "Besarnya  kebutuhan  akan  penciptaan  lapangan  kerja  serta  perbaikan  regulasi  untuk
              mengakomodasi perkembangan industri saat ini, pemerintah berikhtiar melalui UU Cipta Kerja,"
              ujarnya dalam acara diskusi, Sabtu (28/11).

              Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah dari
              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aloysius Budi Santoso juga optimis regulasi tersebut akan
              berdampak  positif  yang  akan  mendongkrak  investasi  yang  berimplikasi  pada  penciptaan
              lapangan kerja.
              "UU Cipta Kerja itu menciptakan relaksasi dari berbagai macam regulasi, yang betul-betul bisa
              menarik minat untuk orang melakukan investasi," tuturnya.

              Menurutnya, pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja tak akan terwujud jika UU
              yang sudah diteken namun tidak dijalankan oleh pihak tertentu, terutama pemerintah daerah
              (Pemda).

              "Karena  kita  bikin  regulasi  apa  saja,  tapi  kalau  nanti  implementasinya  tidak  dengan  baik,
              konsisten,  ya  lapangan  pekerjaannya  juga  nggak  akan  tercipta  juga.  sekarang  pengupahan.
              Peraturannya apa, kemudian bupatinya memutuskan apa, gubernurnya memutuskan apa. Ya
              susah kita," imbuhnya.

              Dengan demikian, efektif atau tidaknya suatu kebijakan kembali lagi kepada komitmen pihak-
              pihak  yang  berwenang  dalam  pelaksanaan  aturan-aturannya.  "Kalau  setiap  kali  membuat
              regulasi,  tapi  kemudian  dilanggar  sendiri  oleh  berbagai  macam  pihak,  ya  akhirnya  nggak
              tercipta," tutupnya.



































                                                           106
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112