Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 128
Hongkong dan Taiwan guna mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai
prosedur.
"Kemnaker akan bertindak tegas dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan jika ditemukan adanya CPMI yang tidak memilki dokumen penempatan yang tidak
sesuai,"jelasnya.
Sementara itu, dr. Andita Indramawan, dari Kementerian Kesehatan, mengatakan setelah
melakukan sidak atas kerjasama Kemnaker dan Kemenkes bahwa di perusahaan P3MI ini sudah
menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya.
"Para PMI ini sangat diutamakan pelindungan terutama bagi kesehatannya dengan menekankan
penerapan protokol kesehatan yang ketat sebelum diberangkatkan," katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mensosialisasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi dilakukan di Hotel
Ciputra, Jakarta Barat, Selasa, 17 November 2020.
Sosialisasi diberikan kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan guna
memiliki pemahaman yang sama.
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku
dan ada.
Ini meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Haiyani, perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja
akan memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal
pengawasan ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam
melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.
Sehingga fungsi pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum
terdapat peraturan pelaksananya.
"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," kata Haiyani.
Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh.
Mereka menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis
terkait permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta
kerja, terutama kluster ketenagakerjaan.
"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster
ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," ucapnya.
127
