Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

Bahkan, kebijakan para gubernur tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini. “Akibat
inflasinya rendah sehingga kondisi inilah yang kita lihat tidak memungkinkan upah dinaikkan.
Namun, beberapa daerah sudah memutuskan naik. Kami menyesalkan kenaikan (upah) itu,”
ujarnya.

Hariyadi menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, UMP 2021 justru direkomendasikan
untuk tidak dinaikkan karena jika menggunakan formula penentuan upah minimum pada PP
Nomor 78/2015, UMP justru bakal turun. “Kalau pakai rumus itu hasilnya negatif karena ekonomi
kita minus 5,32% (kuartal II) dan inflasi 1,24%. Jadi kalau ditambahkan, masih minus 3%.
Enggak mungkin kalau pakai formula minus, yang ada nanti upahnya turun sehingga
direkomendasikan upahnya tetap,” katanya.

Pengamat ekonomi Nailul Huda mengatakan, UMP layak dinaikkan, meskipun persentase
kenaikannya rendah. Hal ini dikarenakan masih terjadi inflasi secara tahunan, meskipun
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Artinya, akan tetap terjadi kenaikan harga-harga
secara umum tahun depan. (Lihat videonya: Satu Desa Positif Terpapar Covid-19 di Purbalingga)

Hal senada dikatakan ekonomindef Didin S Damanhuri. Sebaiknya UMP 2021 disesuaikan dengan
kondisi perekonomian 2021. Jika tidak, buruh akan makin turun daya belinya sehingga pada
akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pengalaman krisis besar sebelumnya, pendekatan demand side, termasuk mempertahankan
daya beli buruh, justru akan tepat untuk keluar dari krisis. “Menahan upah buruh itu supply side
approach yang tidak kompatibel untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.

181