Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 180
Judul Tarik Ulur UMP 2021
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/247520/34/tarik-ulur-ump-2021-
1606443083
Jurnalis Koran SINDO
Tanggal 2020-11-27 12:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Didin S Damanhuri (ekonomindef) Menahan upah buruh itu supply side approach yang
tidak kompatibel untuk mempercepat pemulihan ekonomi,
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sudah ada enam provinsi yang
menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020,
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sudah ada enam provinsi yang
menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020,
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Akibat inflasinya
rendah sehingga kondisi inilah yang kita lihat tidak memungkinkan upah dinaikkan. Namun,
beberapa daerah sudah memutuskan naik. Kami menyesalkan kenaikan (upah) itu
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Kalau pakai rumus
itu hasilnya negatif karena ekonomi kita minus 5,32% (kuartal II) dan inflasi 1,24%. Jadi kalau
ditambahkan, masih minus 3%. Enggak mungkin kalau pakai formula minus, yang ada nanti
upahnya turun sehingga direkomendasikan upahnya tetap,
Ringkasan
Hampir tiap tahun upah minimal provinsi (UMP) selalu saja menjadi polemik. Biasanya yang
dipersoalkan besaran nilai UMP.
Namun kini beda. Hal yang dipersoalkan ada tidaknya kenaikan UMP. Tentu saja kalangan
pekerja/buruh menuntut adanya kenaikan, sementara pengusaha bersikap sebaliknya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun turun tangan. Sebagai regulator, Menaker
meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan UMP pada 2021. Beleid itu tertuang dalam
Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
179
