Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 181
TARIK ULUR UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/SINDOnews A+ A-
Hampir tiap tahun upah minimal provinsi (UMP) selalu saja menjadi polemik. Biasanya yang
dipersoalkan besaran nilai UMP.
Namun kini beda. Hal yang dipersoalkan ada tidaknya kenaikan UMP. Tentu saja kalangan
pekerja/buruh menuntut adanya kenaikan, sementara pengusaha bersikap sebaliknya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun turun tangan. Sebagai regulator, Menaker
meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan UMP pada 2021. Beleid itu tertuang dalam
Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Penerbitan SE tersebut diklaim telah berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah.
Keputusan Menaker itu pun menuai penolakan. Bendahara Umum Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Mustopo menuturkan, keputusan Menaker ini menjadi
dilema bagi nasib pekerja. Penetapan UMP 2021 bukan menjadi ukuran normal dengan kondisi
pandemi yang sudah berjalan sembilan bulan.
( Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, untuk
menentukan UMP adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015, bukan SE Menaker. Karena
itu, Said Iqbal meminta para kepala daerah untuk tidak mengikuti terbitnya SE Menaker tersebut.
“Cara menghitung kenaikan UMP, UMK, UMSK adalah dengan cara menghitung inflasi plus
pertumbuhan ekonomi dari September 2019 hingga September 2020. Dengan menghitung itu
bisa dipastikan September 2019 sampai September 2020 inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu
masih plus,” katanya.
Sekali pun adanya persoalan resesi ekonomi, Said menyebut hitung-hitungan dari Maret sampai
September 2020 pertumbuhan ekonomi minus 8,22%, namun secara total dari inflasi dan
pertumbuhan ekonomi angkanya masih plus. (Baca juga: 5 Fakta Menarik Perilaku Trraveling di
Liburan Akhir Tahun)
Seakan mendengar tuntutan kalangan buruh, saat ini ada enam provinsi yang menaikkan UMP.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI
Jakarta, dan Bengkulu. “Jadi, sudah ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi
dari 2020,” ujar Menteri Ida dalam rapat secara virtual, Rabu (25/11).
Menurut Menaker, ada 27 provinsi lain yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Ada satu
provinsi, Gorontalo, yang belum menetapkan kebijakan UMP-nya untuk 2021.
Ida mengatakan, penetapan UMP ini akan diputuskan oleh Kemenaker pada akhir tahun.
Nantinya, Menaker akan membuat aturan dan penetapan di setiap wilayah. “Itu masih kita
tunggu dan keputusannya akhir tahun kita akan umumkan,” ucapnya.
Jika kalangan buruh mengapresiasi kenaikan UMP di enam provinsi tersebut, tidak demikian
dengan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih terkontraksi negatif dan proyeksi
inflasi 2021-2022 tidak memungkinkan pengusaha menaikkan UMP. (Baca juga: Sandiaga Uno
Berpeluang besar Gantikan Edhy Prabowo di Kabinet)
180
