Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 203
Namun, temuan Badan Pusat Statistik ( BPS ) justru bertolak belakang dengan tujuan program
ini diluncurkan. Dimana mayoritas penerima Kartu Prakerja justru berstatus bekerja, yakni 66,47
persen.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyayangkan sikap Manajamen
Kartu Prakerja yang melakukan seleksi peserta program Kartu Prakerja. Alasannya, ada 2,1 juta
korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak lolos sebagai peserta program kartu
Prakerja.
TEMUAN BPS: PROGRAM KARTU PRAKERJA SALAH SASARAN
Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pada April 2020 mendapatkan antusiasme
yang tinggi dari masyarakat. Mulanya, program ini direncanakan untuk menangani
pengangguran di Indonesia agar mendapatkan pelatihan, baik untuk berwirausaha maupun
upskilling sebagai bekal untuk mencari kerja.
Dalam situasi pandemi covid-19, pemerintah memutuskan untuk menggulirkan program Kartu
Prakerja ini merangkap sekaligus sebagai bantuan sosial, utamanya bagi masyarakat tuna karya
yang terdampak pandemi.
Namun, temuan Badan Pusat Statistik ( BPS ) justru bertolak belakang dengan tujuan program
ini diluncurkan. Dimana mayoritas penerima Kartu Prakerja justru berstatus bekerja, yakni 66,47
persen.
"66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja. Sementara 22,24 persennya
pengangguran, dan 11,29 persennya merupakan Bukan Angkatan Kerja (BAK)," papar Kepala
BPS, Kecuk Suhariyanto seperti dikutip, Jumat (27/11/2020).
Sebagai catatan, Kecuk menambahkan, dari penerima Kartu Prakerja yang masih bekerja, sekitar
63 persennya berstatus pekerja penuh.
Sisanya sebesar 36 persen merupakan pekerja tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam per
minggu. Kelompok ini tergolong sebagai pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran.
"Artinya income mereka sangat terbatas. Oleh karena itu bisa dimaklumi, meskipun statusnya
mereka bekerja, mereka apply dalam program kartu prakerja," tukas dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyayangkan sikap Manajamen
Kartu Prakerja yang melakukan seleksi peserta program Kartu Prakerja. Alasannya, ada 2,1 juta
korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak lolos sebagai peserta program kartu
Prakerja.
"Kami sangat sayangkan keputusan PMO. Data pekerja terdampak 2,1 juta orang dan
diperintahkan presiden langsung, dapat karpet merah seharusnya, ternyata hanya sebagian kecil
yang diterima," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu
(25/11/2020).
Dia mengatakan, dari 2,1 juta orang yang diprioritaskan itu disisir kembali hingga mendapat
555.540 orang yang masuk daftar whitelist. Sebanyak 25 ribu orang merupakan data usulan dari
DPR RI, 20.700 usulan NU, 9.000 usulan Muhamadiyah, dan 500 ribu usulan Disnaker.
Data tersebut selanjutnya dikirimkan ke PMO Kartu Prakerja pada 1 Oktober 2020. Namun
setelah dianalisa pihak Manajemen Kartu Prakerja, hanya 270 ribu orang yang disetujui.
202
