Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

neutral - Debby Alishinta (Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Coalition for Women
Empowerment) Salah satu upaya untuk WMtm mempertahankan talenta perempuan di tempat
kerja adalah dengan menyelaraskan beberapa kebijakan baikpemerintah dan perusahaan terkait
pekerja perempuan untuk menumbuh-kan iklim inklusif di lingkungan kerja. IBCWE mendukung
partisipasi perempuan di dunia kerja, baik melalui pemenuhan hak-hak perempuan di dunia kerja
dan memaksimalkan potensi mereka

Ringkasan

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan sebagai
kelompok rentan di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek ekonomi. Perempuan
seringkali mengalami beban ganda, stereotip, dan bias gender yang menghambat mereka meraih
peluang secara ekonomi, hal ini disebabkan tidak hanya oleh faktor eksternal, seperti lingkungan
kerja, tapi juga dari dalam diri perempuan sendiri yang merasa dilematis akibat kentalnya budaya
partriarki di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, menunjukkan adanya
ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TP-AK) antara perempuan yaitu 53,13 persen
dan laki-laki sebesar 82,41 persen. Padahal, jika partisipasi kerja perempuan naik hingga 56
persen di 2025, maka Produk Domestik Bruto (PDB ) dapat bertambah hingga USD 135 miliar
(Riset McKinsey pada 2018).

WUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI LINGKUNGAN KERJA

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan sebagai
kelompok rentan di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek ekonomi. Perempuan
seringkali mengalami beban ganda, stereotip, dan bias gender yang menghambat mereka meraih
peluang secara ekonomi, hal ini disebabkan tidak hanya oleh faktor eksternal, seperti lingkungan
kerja, tapi juga dari dalam diri perempuan sendiri yang merasa dilematis akibat kentalnya budaya
partriarki di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, menunjukkan adanya
ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TP-AK) antara perempuan yaitu 53,13 persen
dan laki-laki sebesar 82,41 persen. Padahal, jika partisipasi kerja perempuan naik hingga 56
persen di 2025, maka Produk Domestik Bruto (PDB ) dapat bertambah hingga USD 135 miliar
(Riset McKinsey pada 2018). "Apabila perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang sama
untuk berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, tentu dapat mendorong tercapainya
kemajuan pembangunan bangsa ini." ungkap Menteri Bintang Puspayoga dalam diskusi
'Perempuan Bekerja Tidak Perlu Dilematis' yang diselenggarakan secara virtual sebagai salah
satu rangkaian Peringatan Hari lbu (PHI)2020.

Selain itu, selama periode 2010-2018, terlihat adanya ketimpangan pengeluaran per kapita
antara laki-laki dan perempuan yaitu 15,55 juta rupiah berbanding 9,04 juta rupiah. Hal ini
menimbulkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan yaitu 68.63
dibandingkan IPM laki-laki sebesar 75,43 (BPS, 2018).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemen PPPA telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang
telah diimplementasikan kedalam berbagai program demi mewujudkan pengarusutamaan
gender dan pembangunan yang berperspektif perempuan. Di antaranya yaitu Peraturan Menteri
PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli
Anak di Tempat Kerja; dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan
Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.
211