Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

Desember 2020 mendatang. Hal itu dilakukan menyikapi penolakan buruh atas telah di
tetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut untuk tahun 2020 yang tidak mengalami
kenaikan untuk tahun 2021 dan indikasi para buruh untuk kenaikan Upah Minimum Kota dan
Kabupaten (UMK) se Sumut akan mengalami nasib yang sama.

Tak hanya itu, Gubsu sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 561, kepada Kepala Daerah
yakni Walikotadan Bupati agar mengikuti dan mempedomani Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
(SE Menaker) yang memerintahkan kepala daerah agar tidak menaikan UMP dan UMK pasca
Pandemi Covid-19.

"Secara tegas kami, GEBBER Sumut menolak sikap Gubsu, yang terkesan tak peduli akan nasib
buruh di Sumut, kami menolak tidak ada kenaikan UMP dan UMK di Wilayah Sumatera Utara,
kami akan siapkan aksi besar besaran buruh di Sumut," kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus
Utomo di dampingi 16 Elemen buruh lain yakni, Tony R Silalahi (FSPMI Sumut). Hera Yunita
Siregar (FSBSI Kikes), Jhonson Pardosi (KSBSl Sumut), AminBasri (FSPl), M Amrul Sinaga (SBSU),
Baginda Harahap (SBMI Sumut), Elfianti Tanjung (FSP Niba SPSI), Natal Sidabutar (Serbunas),
Purwandi (KGB Peta), Parulian Sinaga (KBI), Donald Sitorus (KSBSI Fikep), Ahmad Albar
(SBSI92), Awaludin Panel (PPMI) Adiono (SPKAHUTSPSI), Vicky Zebua (SBBI) dan Isrofi (SPLEM
SPSI) di Pendopo Lapangan Merdeka Medan, Kamis (26/11).

Menurut Willy, jika alasannya untuk meningkatkan perekonomian, bukankah dengan menaikkan
upah maka daya beli kaum pekerja Buruh dan keluarganya tetap terjaga, produk-produk
perusahaan laku terjual di pasaran dan ekonomi pun akan tumbuh. Jika alasannya untuk
melindungi dunia usaha, mengapa hanya dunia usaha yang diberikan perlindungan, bukankan
kaum Pekerja/Buruh yang seharusnya menjadi prioritas untuk dilindungi karena lemah dan
miskin serta paling rentan terdampak pendemi Covid-19.

"Disaat ekonomi terpuruk, perusahaan bangkrut, kaum Pekerja/Buruh jugalah yang menjadi
korrban PHK dan dirumahkan secara massal bahkan hak-haknya yang tidak dipenuhi dan kasus-
kasus yang dilaporkan juga tak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah," kata Willy.

Lebih lanjut Willy menjelaskan, berkenaan dengan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral
Kab/Kota (UMK/ UMSK) se-Sumatera Utara tahun 2021 yang akan segera ditetapkan dalam
waktu dekat.

Pihaknya meminta kepada Gubsu, Edy Rahmayadi agar menetapkannya tidaklagi mengacu
kepada SE Menaker-RI yang "sesat" tetapi dilakukan berdasarkan konstitusi negara UUD 1945.
UU No. 13/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan. Kami
sangat berharap UMK/UMSK se-Sumatera Utara tahun 2021 bisa naik sebesar 8 persen.

"Hal ini penting dilakukan untuk menjaga daya beli kaum Pekerja/Buruh dan keluarganya tidak
menurun, produk-produk perusahaan laku di pasaran dan perekonomian di Sumatera Utara juga
tumbuh. Lagian, pemerintahan Jokowi sudah memproyeksikan bahwa pandemi Covid-19 akan
berakhir pada awal Januari 2021. sedangkan UMP, UMK/UMSK akan berlaku mulai Januari-
Desember2021,"jelas Willy.(ik)

215