Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah
mengeluarkan surat edaran nomor 561 kepada kepala daerah agar mengikuti dan memedomani
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang memerintahkan kepala daerah agar tidak menaikan
UMP dan UMK pascapandemi Covid-19.

"Kami menolak sikap Gubernur yang terkesan tak peduli akan nasib buruh di Sumut. Kami
menolak tidak ada kenaikan UMP dan UMK di wilayah Sumut," kata Willy, Jumat (27/11/2020).

Willy mengatakan, jika alasannya untuk meningkatkan perekonomian dengan menaikkan upah
maka daya beli kaum pekerja buruh dan keluarganya tetap terjaga, produk-produk perusahaan
laku terjual di pasaran, dan ekonomi akan tumbuh.

"Di saat ekonomi terpuruk, perusahaan bangkrut, kaum pekerja buruh jugalah yang menjadi
korban PHK dan dirumahkan secara massal, bahkan hak-haknya yang tidak dipenuhi dan kasus-
kasus yang dilaporkan juga tak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah," ungkap Willy.

Untuk itu, meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam menetapkan upah minimum tidak
lagi mengacu kepada SE Menaker-RI, namun berdasarkan konstitusi negara UUD 1945, UU No
13/2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun PP No 78/2015 Tentang Pengupahan.

"Kami berharap UMK/UMSK se-Sumatera Utara tahun 2021 bisa naik sebesar 8 persen," ujarnya.

Hera Yunita Siregar dari F-SBSI Kikes Sumut mengatakan, pihaknya menilai bahwa SE yang
dibuat oleh Menaker-RI Ida Fauziah dan UMP Sumut tahun 2021 yang ditetapkan Gubsu Edy
Rahmayadi cacat hukum dan tidak sah, karena mengangkangi ketentuan dalam UUD 1945, UU
No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan dan
dilakukan tanpa melalui proses pembahasan musyawarah mufakat dalam rapat Dewan
Pengupahan Provinsi Sumut.

Martin Silitonga dari SBSI 92 mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat pernyataan sikap ke
Gubsu dan instansi lainya terkait tuntutan para buruh di Sumut.

220