Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

KBRI Kuala Lumpur akan terus mendampingi MH dan akan menunjuk pengacara retainer untuk
memonitong proses penegakan hukum terhadap majikan sesuai hukum yang berlaku.
Tidak ingin terulang vonis terhadap majikan penyiksa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor
domestik, almarhumah Adelina Lisao, di Malaysia, yang tidak adil, pemerintah Indonesia pun
mengawal tegas proses hukum terhadap pasangan suami istri Warga Negara Malaysia, pelaku
penyiksa terhadap PMI sektor domestik berinisial MH di Kuala Lumpur.

Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Hermono menyatakan, Indonesia menegaskan para pelaku harus
mendapatkan hukuman setimpal, agar vonis sebelumnya terhadap majikan pelaku penyiksa
Adelina Lisao tidak terulang pada kasus MH.

"Ini kondisi yang betul-betul kita sangat kecewa. Saya sudah mendapatkan instruksi dari ibu
menlu bahwa kita tidak mau kasus Adelina Lisau ini terulang kembali. Dalam artian majikan itu
dibebaskan ataupun majikan tidak, mendapatkan hukuman setimpal dengan kekejaman yang
dia lakukan kepada warga negara kita," tambahnya.
Ditambahkan Hermono, sikap tegas Indonesia terkait kasus MH, ditunjukkan dengan turut
diajukannya tuntutan ganti rugi penderitaan yang dialami korban.

"Kita belum bisa mewawancarai yang bersangkutan. Tapi, kasus-kasus seperti ini biasanya 99
persen gajinya juga tidak dibayar. Kita tidak hanya menuntut gajinya dibayarkan. Tapi, kita juga
menuntut ganti rugi penderitaan yang dialami oleh korban," jelas Hermono lagi.

Hukuman maksimal Dikatakan berdasarkan hukum di Malaysia kejahatan yang dilakukan oleh
kedua majikan MH, bisa dijatuhkan vonis maksimal hukuman penjara seumur hidup.

"Kalau dengan kasus-kasus seperti ini, tuntutan maksimal yang bisa dilakukan adalah hukuman
seumur hidup. Tapi, diluar itu kita juga sedang mempelajari opsi untuk mengajukan tuntutan
ganti rugi. Ini yang sudah dibicarakan dengan lawyer KBRI, mengajukan tuntutan tambahan.
Yaitu, selain tuntutan pidana juga tuntutan ganti rugi," pungkasnya.

MH yang bekerja selama 13 bulan berhasil diselamatkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 24
November 2020, berdasarkan informasi awal yang diberikan LSM Tenaganita dan berkoordinasi
dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur. Dan kedua majikan kini telah ditahan.

Indonesia mengecam keras berulangnya kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia terutama
di sektor domestik oleh majikan di Malaysia.
Indonesia meminta otoritas Malaysia melakukan pengawasan yang ketat terhadap majikan,
menjamin pelindungan yang baik terhadap pekerja migran serta melakukan penegakan hukum
yang tegas terhadap pelaku.

Indonesia juga mendorong penyelesaian segera perpanjangan MoU penempatan pekerja sektor
domestik yang telah berakhir sejak 2016.

231