Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

SAATNYA PEMERINTAH REALISASIKAN TUJUAN PEMBENTUKAN UU CIPTAKER

Omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan dan resmi diundangkan setelah Presiden Joko
Widodo membubuhkan tanda tangan pada 2 November lalu. Kini tugas pemerintah adalah fokus
pada sosialisasi UU dan upaya merealisasikan tujuan pembentukan omnibus law ini. Begitu kata
praktisi hukum yang juga dosen di Palembang, Sumatera Selatan, Darmadi Djufri kepada
wartawan, Minggu (29/11). Menurutnya, pemerintah harus diberi kesempatan untuk
membuktikan UU Cipta Kerja mampu mempercepat langkah pemerintah meningkatkan lapangan
pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

“Ini komitmen yang disampaikan Presiden Jokowi dengan target lapangan kerja untuk 2,7 juta
sampai 3 juta angkatan kerja per-tahun, meski di tengah pandemi tentu kini tantangannya
menjadi berbeda,” ujarnya.

Secara substantif, tujuan omnibus law adalah upaya reformasi regulasi yang dimaksudkan untuk
menyederhanakan sejumlah UU yang saling berkaitan dan tumpang tindih menjadi suatu regulasi
baru yang terintegrasi.

Secara sederhana, omnibus law adalah penyederhanaan beberapa UU menjadi suatu regulasi
terpadu. Sedangkan secara taktikal, UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan dan
mengentaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income
trap. “Hal inilah yang membuat Jokowi menginginkan omnibus law disegerakan karena terbukti
menjadi hambatan bagi investasi dan pembangunan ekonomi,” ujar pemilik law firm Darmadi
Djufri & Associates ini.

Omnibus law, sambungnya, telah lama dikenal dalam ilmu hukum tata negara. Pada dasarnya
sama dengan perundangan lain karena penyusunannya mengacu pada UU 15/2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU MD3. “Kini, setelah UU Cipta Kerja resmi
diundangkan, kita menunggu pembahasan RUU Perpajakan sebagai omnibus law kedua yang
dicanangkan Jokowi,” ujar Dewan Pakar Merah Hati Institut ini.

Darmadi mengajak masyarakat Indonesia untuk berprasangka baik dan menunggu sosialisasi
dan upaya realisasi tujuan UU Cipta Kerja, karena sejumlah klaster di Undang-undang tersebut
secara tegas menginginkan pemangkasan birokrasi dalam pengurusan perijinan berusaha,
kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, peningkatan kompetensi angkatan kerja, serta
pemberdayaan para pelaku usaha kecil menengah (UMKM).
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi hingga 6,6 persen hingga 7 persen per-tahun,
tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru, serta perluasan lapangan kerja bagi lulusan SLTA dan
perguruan tinggi, serta pembangunan rumah layak huni guna meningkatkan taraf hidup dan
kesehatan masyarakat,” tandas mantan anggota DPRD Sumatera Selatan ini.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: UU CIPTAKER CIPTA KERJA DARMADI DJUFRI.

86