Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 130
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta
Kerja akan dilakukan secara transparan dan cermat.
Dia berjanji, pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan secara terbuka dan juga menyerap
aspirasi masyarakat.
"DPR membahas RUU Cipta Kerja secara hati-hati, transparan, terbuka, dengan mengutamakan
kesinambungan pelaksanaan dari hasil ruu cipta kerja sehingga punya legitimasi kuat untuk
membangun bangsa dan negara," kata Puan, Sabtu (19/9/2020).
Puan menyebut agenda pembahasan RUU Cipta Kerja dapat diketahui di laman resmi DPR RI.
Dia membuka ruang bagi masayarakat yang ingin menyaksikan pembahasan Omnibus Law RUU
Cipta Kerja melalui live streaming .
"Apakah ini selesai (di masa sidang ini) atau tidak? Apakah akan segera diselesaikan? Saya minta
DPR tetap membahasnya secara hati-hati dan transparan," ungkapnya.
"Pembahasan dilakukan terbuka, bisa dilihat di TV Parlemen, akan ada tim yang merumuskan
secara baik dan benar, transparan, dan punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan
negara," tegas Puan.
Puan mengatakan target menyelesaikan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menghasilkan
undang-undang yang memiliki legitimasi kuat demi menjaga kepentingan negara.
Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menepis anggapan RUU Cipta Kerja
klaster pendidikan, menciptakan pasar bebas di bidang pendidikan. Menurutnya, RUU Cipta Kerja
tidak menghadirkan sisi komersial terkait perizinan di bidang pendidikan.
"Enggak lah. Saya minta, terkait perizinan dalam hal pendidikan, bukan izin usaha komersial.
Namun, lebih kepada izin operasional," kata Baidowi, Minggu (13/9/2020).
Baidowi juga membantah soal narasi RUU Cipta Kerja klaster pendidikan disebut menghadirkan
karpet merah bagi hadirnya perguruan tinggi asing di Indonesia.
Pada dasarnya, pendidikan Indonesia tidak berkonsep komersial. Perguruan tinggi yang hendak
didirikan di Indonesia perlu berbentuk yayasan. Dari situ, pihak asing tidak leluasa mendirikan
perguruan tinggi di Indonesia.
"Jadi konsep perizinan untuk pendidikan adalah konsep yang bukan komersial, tetapi lebih sosial.
Membuat universitas, kan perlu yayasan," ungkap dia.
129
