Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 131
Judul Sanksi Penindakan Perlu Lebih Tegas
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Helmi Syarif
Tanggal 2020-09-19 07:45:12
Ukuran 273x250mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 229.320.000
News Value Rp 1.146.600.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sebanyak 22.801 warga DKI Jakarta diberi sanksi karena melanggar protokol kesehatan Covid-
19 selama empat hari operasi yustisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sanksi teguran,
sanksi sosial hingga denda pun diterapkan. Sayangnya. penindakan tersebut dinilai belum cukup
ampuh untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Padahal
aparat sudah memiliki payung hukum untuk menindakpelanggaran PSBB.
SANKSI PENINDAKAN PERLU LEBIH TEGAS
Sebanyak 22.801 warga DKI Jakarta diberi sanksi karena melanggar protokol kesehatan Covid-
19 selama empat hari operasi yustisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sanksi teguran, sanksi sosial hingga denda pun diterapkan. Sayangnya. penindakan tersebut
dinilai belum cukup ampuh untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol
kesehatan. Padahal aparat sudah memiliki payung hukum untuk menindakpelanggaran PSBB.
Aturan tersebut tertuang dalam Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020, Pergub DKI Jakarta No
79 Tahun 2020, dan Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2020. Aturan-aturan dibuatuntuk
membatasi aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat dengan harapan dapat menekan persebaran
virus korona.
Dengan payung tersebut seharusnya aparatpenegakhukumbisalebih tegas kepada para
pelanggar. Tegas bukan berarti represif, tetapi lebih pada upaya promotif-preventif.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai peraturan PSBB ketat yang
diterapkan sejak Senin, 14 September2020, hanyalah retorika. Implementasi di lapangan
menurutnya sangat berantakan. Dia mencontohkan tidak adanya penegakan hukum yang
dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 seperti restoran dan perkantoran.
Kemudian pergerakan masyarakat luar DKI juga tidak dibatasi dan bebas bermo-bilisasi. Hanya
warga DKI yang dibatasi. Jelas halitu sangat tidak efektif. "Kebijakan yang diambil dalam PSBB
fase Ilinitidaksepertiyangdiharapkan.
Lebih kuat retorikanya daripada operasionalnya," kata Gilbert.
130
