Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

"Kami akan terus melakukan pengawasan dengan ketat. Apabila ada perusahan yang
membandel, aparat siap mendampingi," tegasnya.
Untuk diketahui, pada PSBB kali ini, Pemprov DKI mengizinkan seluruh perkantoran beroperasi
dengan syarat melakukan pembatasan karyawan maksimal 25 persen dari jumlah karyawan yang
ada. Kemudian, bagi kantor yang punya pegawai terpapar corona bakal ditutup selama tiga hari
untuk sterilisasi.

Untuk mengawasi seluruh perusahaan, Andri membentuk 25 tim. Satu tim terdiri atas lima orang
dan ditargetkan mengawasi tiga perusahaan setiap harinya. Tim tersebut bisa melihat data
laporan wajib dari para perusahaan yang diberikan saat permohonan izin untuk jumlah
karyawan.

Data ini sudah tersimpan di database Disnaker maupun Kementerian Tenaga Kerja dan sudah
dirintis sejak 2018.

"Dari situ akan terukur berapa jumlah karyawan yang boleh bekerja dari kantor. Tinggal kita
cocokkan saja," jelasnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, tidak keberatan dengan
sikap tegas Anies itu. Menurutnya, ekonomi tidak akan berjalan jika kesehatan tidak tertangani
dengan baik.

"Prinsip saya tidak perlu mengorbankan kesehatan untuk faktor ekonomi. Pun tidak perlu
mengorbankan sektor ekonomi untuk kesehatan. Keduanya sangat penting jalan bersamaan,"
ujarnya.

Dia mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi ke anggota terkait regulasi PSBB jilid II
Pemprov DKI. "Pemprov memang sudah koordinasi ke saya dan saya sudah sampaikan ke
anggota. Saya juga sudah peringatkan keras untuk kebersamaan," bebernya.

Namun, dia berharap, Anies juga galak terhadap semua sektor industri yang nakal. Bukan hanya
pada sektor perusahaan.

"Unit terkecil seperti industri perumahan, ojek, pedagang minuman dan makanan enak saja
mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya yang seperti ini juga ditindak,"
desaknya.

Politisi Kebon Sirih mendukung sikap tegas Anies. Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, mengatakan
langkah Anies ini untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. "Itu sudah bagus. Sudah tepat
apalagi kantor Pemda saja tutup untuk keselamatan semua," katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono. Menurutnya, PSBB jilid II yang
diterapkan Anies harus diimplementasikan dalam bentuk pengetatan di lapangan.

"Kalau hari ini katakanlah Pemprov DKI gencar melakukan sidak, itu konsekuensi dari kebijakan
yang dikeluarkan," terangnya.

.

135