Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

Maraknya penyebaran COVID-19 di perkantoran pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) Transisi menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat. Salah satu
kebijakan PSBB biasa ini adalah memberlakukan lagi kebijakan bekerja di rumah.

Menurut Gugus Tugas Penanganan COVID-19, per 29 Juli tercatat 90 kantor menjadi klaster
penularan dengan total 459 orang dinyatakan positif.

Pasal 9 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 menetapkan batasan kapasitas
jumlah orang yang bekerja di kantor selama PSBB ialah paling banyak 25 persen untuk sektor
non esensial. Sementara untuk 11 sektor esensial, kapasitasnya lebih besar, yakni 50 persen.

Sanksi progresif bagi perusahaan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020.
Ketahuan melanggar satu kali didenda Rp50 juta, dua kali sebanyak Rp100 juta, dan tiga kali
sebanyak Rp150 juta. Jika masih melanggar maka izin usaha akan dicabut.

Namun, masih banyak pengusaha membandel, terlihat dari kanal laporan warga dari Jakarta Kini
(Jaki), aplikasi yang dikembangkan oleh pemprov.

Pada hari pertama PSBB, 14 September, masuk aduan bahwa sebuah kantor di Jakarta Pusat
tidak melapor ketika ada karyawan terinfeksi Corona. Kantor tersebut juga melanggar batas
maksimal 25 persen pegawai masuk kantor. Sebuah kantor sektor usaha esensial juga diadukan
karena melanggar batas maksimal 50 persen pegawai.

Pada hari ketiga PSBB, sebuah kantor di Duren Sawit, Jakarta Barat dilaporkan karena tidak
bilang ke Satgas COVID-19 ada karyawan yang positif. Kantor itu pun disebut enggan
memberlakukan kerja dari rumah dan mengabaikan protokol kesehatan.

Apa Dampak PSBB Jakarta bagi Ekonomi? Kantor Bank DKI di Pintu Besar Selatan Jakarta Barat
bahkan dilaporkan mewajibkan karyawannya tetap masuk tetapi tidak perlu mengisi daftar hadir.
Tujuannya untuk mengelabui petugas Dinas Tenaga Kerja yang hendak melakukan pemeriksaan.
Satu lantai bisa diisi hingga 30 pekerja dan tidak ada jarak duduk, padahal di sana sudah ada
tiga orang positif.

"Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa mengambil gambar atau bukti foto karena pasti
ketahuan dari CCTV dan akan dicari siapa yang melapor," tertulis dalam laporan tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini membantah laporan
tersebut. Dia mengklaim perusahaan telah menerapkan pembagian kerja dari rumah dan kerja
di kantor sesuai ketentuan yang berlaku. Bank DKI juga telah memiliki prosedur terhadap
pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga bisa langsung dilakukan penjejakan
kontak erat ( tracing ) kemudian dilakukan tes.

"Kesehatan pegawai merupakan prioritas utama sehingga kami terus berupaya meningkatkan
kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor Bank DKI baik kepada
pegawai, nasabah, maupun mitra kerja kami," kata Herry lewat keterangan tertulis, Selasa
(15/9/2020).

Membandel Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah
mengatakan sepanjang dua hari pertama PSBB instansinya menggelar inspeksi mendadak (sidak)
terhadap 130 perusahaan. Dari sana 10 perusahaan disanksi ditutup sementara. Enam ditutup
karena COVID-19, dengan rincian tiga perusahaan di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur, dan
dua di Jakarta Selatan. Empat perusahaan lain ditutup karena tidak menjalankan protokol
pencegahan COVID-19, dua di Jakarta Pusat dan dua di Jakarta Barat.

Sidak adalah salah satu cara dinas memastikan perusahaan tak melanggar peraturan. Cara-cara
lain adalah berkoordinasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang

260