Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 269
Menurutnya, norma dasar tata kelola pendidikan dalam RUU Omnibus Law ini lebih ingin
menjadikan lembaga pendidikan sebagai komoditas industri jasa.
"PKS tidak setuju klaster ini dipertahankan karena bila kita teliti secara cermat, masalah
pendidikan ini tidak terkait langsung dengan roh RUU Cipta Kerja," ujarnya.
"Liberalisasi pendidikam itu lebih berat dari ide membangun rumah sakit asing, karena sektor
pendidikan sangat terkait dengan pembinaan budaya dan ideologi bangsa," imbuhnya.
Seharusnya, lanjut Mulyanto, justru kita bangun lembaga pendidikan domestik yang berkualitas
tinggi dan unggul.
Sehingga mampu menyerap mahasiswa kita yang ingin belajar ke luar negeri. Apalagi kalau
dapat menarik mahasiswa luar negeri untuk belajar di sini.
"Dulu kita pernah seperti itu. Mahasiswa dari Malaysia banyak belajar di universitas-universitas
kita," pungkas Mulyanto.
268
