Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

Hingga Jumat (18/9/2020) proses pencairan BLT BPJS baru berjalan sampai tahap 3 dan total
penerima belum menyentuh angka 15 juta orang.
4. Data dan rekening pekerja masih dalam proses verifikasi Tahap pertama proses pencairan
setelah Kemnaker menerima rekening peserta adalah proses verifikasi. Proses ini bisa
berlangsung di BPJS Ketenagakerjaan, atau Kemenaker.

Berdasarkan penjelasan dari Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan
K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, dalam proses verifikasi data rekening calon penerima BLT
ada beberapa hal yang menyebabkannya tak lolos proses check list.

"Ada data-data yang tidak valid, jadi di batch [tahap] I ada sekitar 6 ribu [data] tidak valid
dengan keterangan, misalnya rekeningnya ditutup," kata Haiyani, pada Kamis (17/9/2020)
seperti dikutip Antara.

"Bisa saja ketika proses pemberian data, rekening masih buka, tapi ternyata tutup dalam
beberapa waktu bulan setelahnya," tambah dia.

Selain rekening yang tak aktif, pemeriksaan kelengkapan atau check list yang dilakukan
Kemnaker juga menemukan rekening pasif atau tidak melakukan transaksi dalam masa tertentu.

Jika menemukan data rekening yang ditutup atau lama tidak aktif, Kemnaker akan
mengembalikan data tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti kepada pihak
berkepentingan, yaitu perusahaan, agar segera diinformasikan kepada pekerjanya.
Proses Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 1-4 hingga 2021 Kemnaker meminta para
pekerja yang memenuhi syarat subsidi upah untuk bersabar, sebab proses pencairan masih
berlangsung dalam beberapa tahap. Berikut ini tahap pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan:

1. Data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.

3. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Menaker
dengan melampirkan: - Berita acara - Surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian yang
telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon
penerima bantuan.

5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

6. KPPN menyalurkan bantuan pemerintah ke bank penyalur (Bank Himpunan Milik
Negara/Himbara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).

7. Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari
bank penyalur kepada rekening penerima bantuan dan dilakukan secara bertahap.

8. Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampak akhir tahun
anggaran, sisa dana disetor ke rekening kas negara.

272