Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 34
BOBOT HIDUP LAYAK MENANJAK
Kementerian Ketenagakerjaan bakal menambahkan empat item baru dalam komponen
kebutuhan hidup layak yang digunakan sebagai landasan penetapan upah minimum 2021. Isu
ini pun ditanggapi dingin oleh pelaku industri.
Rahmad Fauzan
rahmad.fauzan@bisnis.com
Kementerian Ketenagakerjaan bakal menambahkan empat item baru dalam komponen
kebutuhan hidup layak yang digunakan sebagai landasan penetapan upah minimum 2021. Isu
ini pun ditanggapi dingin oleh pelaku industri.
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Johaswitani menjelaskan
landasan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan upah minimum masih
menggunakan Permenaker No. 13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
Namun, ungkapnya, dalam perkembangan pembahasan upah 2021 yang tengah bergulir saat
ini, Kemenaker meninjau ulang 60 item komponen KHL dalam permenaker tersebut dan akan
menambahnya menjadi 64 item.
Sayangnya, dia tegas menolak membocorkan 4 item baru tersebut lantaran regulasinya masih
harus diharmoniskan dengan Kementerian Hukum dan HAM.
“Menteri Ketenagakerjaan tiap 5 tahun akan mengeluarkan peninjauan komponen dan jenis KHL
dan akan ditambahkan dari 60 menjadi 64 komponen. Sekarang sudah disiapkan dan telah
dikirim dari Bu Menaker Ida Fauziyah untuk diharmonisasi,” ujar Dinar kepada Bisnis, Minggu
(20/9).
Untuk diketahui, KHL merupakan basis dari penetapan upah minimum. KHL diukur berdasarkan
standar kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.
Terdapat 7 komponen yang terdiri atas 60 item KHL dalam Permenaker No.13/2012 a.l. makanan
dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan
tabungan.
Terkait dengan besaran upah minimum 2021, Dinar memastikan pemerintah tetap akan
mengacu pada rumus Peraturan Pemerintah No. 78/2018 tentang Pengupahan, yaitu
memperhitungkan pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi.
Akan tetapi, Kemenaker juga memantau perkembangan situasi pembahasan RUU Cipta Kerja
untuk menentukan apakah acuan rumus tersebut perlu direvisi atau tidak.
Menanggapi isu itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani
berpendapat pilihan yang paling adil untuk saat ini adalah tidak menaikkan sama sekali atau
bahkan menurunkan upah minimum 2021.
“Artinya, kalau mau konsisten dengan situasi. Bisa saja turun atau tidak ada kenaikan upah
minimum. Namun, kalau nanti tetap diumumkan naik, itu tidak fair. Orang sedang kondisi kahar
kayak gini,” katanya.
Hariyadi menilai upah minimum 2021 sangat memungkinkan untuk diturunkan oleh pemerintah
dengan pertimbangan penerimaan gaji secara tidak penuh sudah lazim diterapkan selama
pandemi, terutama di industri pariwisata.
33
