Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 36

Menurut  sarannya,  penetapan  upah minimum  bisa  mengacu  kepada  kinerja  sektoral  industri
              sehingga perusahaan yang terdampak signifikan akibat pandemi tidak terbebani akibat kebijakan
              pengupahan yang dipukul rata.

              Senada,  ekonom  Universitas  Indonesia  Fithra  Faisal  Hastiadi  memandang  kenaikan  upah
              minimum tidak dapat dipaksakan karena akan berdampak sistemik pada terjadinya PHK. Namun,
              dia berpendapat penurunan upah minimum hampir tidak mungkin dilakukan karena memiliki
              unsur ketetapan yang kuat atau bersifat sticky wage.

              Dengan demikian, kata Fithra, satu-satunya jalan tengah atas perdebatan mengenai penetapan
              upah minimum pada masa pandemi ini adalah dengan menetapkan batas bawah 0% alias tidak
              menetapkan kenaikan ataupun penurunan. Sekadar catatan, proses pembahasan KHL saat ini
              belum  memasuki  proses  penetapan  besaran  upah  minimum,  baik  provinsi  maupun
              kabupaten/kota. Adapun, pengumuman UMP dijadwalkan 1 November 2020.

              BOLA PANAS
              Pembahasan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  2021  memanas.  Kebijakan  ini  akan  sangat
              menentukan arah pemulihan industri pada tahun depan. Dalam hal ini, pengusaha dan pekerja
              tidak  sependapat  mengenai  besaran  kenaikan  upah  yang  ideal  untuk  menopang  pemulihan
              ekonomi dan daya beli pada 2021.

              baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Adapun,  pengumuman  UMP  dijadwalkan  1  November
              2020.

              Data Terakhir Ketenagakerjaan RI

              Jumlah pengangguran per Februari 2020 6,88 juta orang

              Jumlah angkatan kerja per Februari 2020 137,91 juta orang

              Jumlah pekerja per Februari 2020 131,03 juta orang
              Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya mencapai 5%, di mana
              tiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap 400.000 orang pekerja.

              Sumber: BPS dan Kemenaker, diolah.

              5 Provinsi dengan UMP 2020 Tertinggi (Rp)   5 Provinsi dengan UMP 2020

              Terendah (Rp)

              Provinsi 2019 2020 1 Provinsi 2019 2020

              DKI Jakarta 3.940.973 4.267.349 DIY 1.570.922 2.004.000

              Papua 3.240.900 3.516.700 NTT 1.793.293 1.945.902

              Sulawesi Utara 3.051.076 3.310.723 Jawa Barat 1.668.372 1.810.350

              Bangka Belitung 2.976.705 3.230.022 Jawa Timur 1.630.059 1.768.777
              Papua Barat 2.934.500 3.134.600 Jawa Tengah 1.605.396 1.742.015

              BJSNIS/RADfTYO EKO




                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41