Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 30
Judul Karyawan Diminta Adukan Perusahaan Langgar PSBB
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL Pg15
Jurnalis MRA
Tanggal 2020-09-21 04:26:43
Ukuran 174x243mmk
Warna Warna
AD Value Rp 78.300.000
News Value Rp 234.900.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemprov Janji Rahasiakan Pelapor
KARYAWAN diminta melaporkan perusahaan yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Terutama mengenai kebijakan maksimal 25 persen karyawan bekerja di kantor bagi
perusahaan non-esensial.
KARYAWAN DIMINTA ADUKAN PERUSAHAAN LANGGAR PSBB
Pemprov Janji Rahasiakan Pelapor
KARYAWAN diminta melaporkan perusahaan yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Terutama mengenai kebijakan maksimal 25 persen karyawan bekerja di kantor bagi
perusahaan non-esensial.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Dis-nakertransgi) DKI Jakarta, Andri
Yansyah mengatakan, karyawan bisa melaporkan melalui aplikasi Jaki atau Jakarta Kini.
''Kadang karyawan juga ada sedikit kekhawatiran, takut, biasanya mereka lapor sembunyi-
sembunyi di aplikasi Jaki yang kita bangun atau juga bisa pesan langsung ke saya," ucap Andri,
di Jakarta, kemarin.
Andri menjamin merahasiakan nama karyawan yang melapor perusahaan yang melanggar PSBB.
"Kita rahasiakan. Kan saya juga enggak bakal mungkin 'nih laporan dari siapa' enggak mungkin
lah. Sama kayak laporan masyarakat ke polisi, enggak pernah diinformasikan siapa yang
melaporkan," tuturnya.
Dia menerangkan, Pemprov DKI sudah menutup sebanyak 37 perusahaan atau perkantoran
selama lima hari pelaksanaan PSBB sejak Senin (14/9). Penutupan dilakukan setelah pihaknya
melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 287 perusahaan.
"Ditutup karena ada karyawan yang konfirmasi positif dan melanggar protokol kesehatan,"
ujarnya.
29
