Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 42
"Sehingga kita bisa memastikan potensi maladministrasi dapat sejauh mungkin bisa kita
hindarkan," kata Rina, Minggu (20/9).
Dijelaskan, masyarakat juga perlu memahami bahwa dalam PEN sebagai dampak pandemi
Covid-19 sebagaimana diatur UU 2/2020, terdapat berbagai skema.
"Tidak hanya satu berupa bantuan sosial (bansos) yang
bersifat jangka pendek untuk memulihkan perekonomian warga. Pemprov Banten seoptimal
mungkin memanfaatkan, berkolaborasi dan mendukung skema yang ditawarkan oleh pemerintah
pusat," katanya.
Ditambahkan, Pemprov Banten tidak abai terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat
dengan melakukan refocusing anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan.
bansos, rekonstruksi bankeu (bantuan keuangan) untuk penanganan Covid-19 serta dukungan
terhadap program bantuan untuk pekerja terdam-pak, untuk UMKM maupun yang terkait dengan
kegiatan pendidikan.
Pemerintah pusat, lanjut Rina. juga menawarkan skema lain yang diamanatkan lewat
Kementerian Keuangan melalui PT SMI sebagai pihak yang ditugaskan untuk melakukan PEN di
daerah lewat pembangunan infrastruktur yang mekanismenya pengajuan pinjaman PEN.
"Secara administrasi sudah
sangat dijaga betul sesuai dengan aturan yaitu PM K 105/ 2020 serta PP43/2020. Peluang inilah
kalau kita cermati merupakan kesempatan bagi Pemprov Banten untuk memperoleh pembiayaan
murali dalam melakukan pembangunan infrastruktur," katanya.
Menurut Rina, jika pembangunan tersebut tertunda maka akan berpengaruh pada kenaikan
harga bahan baku, kenaikan biaya upah, dan ekskalasai kenaikan harga tanah. Program
pembangunan yang rencananya akan dibiayai oleh PT SMI tentunya tidak semuanya langsung
terasa dampaknya pada pemulihan ekonomi.
"Tapi dapat dipastikan dalam konteks tertntu akan mendorong laju perputaran ekonomi dalam
hal penggunaan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal dalam dalam jangka menengah dan
pan jang akan berdampak pada peningkatan aktivitas masyarakat baik di sektor pariwisata.
transportasi, pertanian, UKM. maupun jasa lainnya," ujarnya. [1491
41
