Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 45

Menteri PUPR. Basuki Hadimuljono. menegaskan.

              program  BSPS  ini  dilakukan  dengan  metode  Padat  Karya  Tunai  (PKT).  Tujuannya  untuk
              mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

              "Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk
              menghuni  rumah  yang  layak,  sekaligus  membuka  lapangan  pekerjaan  sebagai  tukang  untuk
              rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima
              bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Basuki.

              Di Provinsi Sulawesi Tengah. Kempupera menambah alokasi penerima bantuan program BSPS
              sebanyak 961 rumah di lima kabupaten. Sebelumnya alokasi jumlah program BSPS di Provinsi
              Sulawesi  Tengah  berjumlah  4.000  unit.  Adanya  penambahan  961  unit  rumah  tersebut  akan
              menambali jumlah alokasi program BSPS di Sulawesi Tengah menjadi 4.961 unit.

              Kelima  Kabupaten  yang  mendapatkan  tambahan  alokasi  program  BSPS  tersebut  antara  lain
              Kabupaten  Parigi  Moutong  (200  unit).  Kabupaten  Banggai  (300  unit).  Kabupaten  Banggai
              Kepulauan (125 unit). Kabupaten Morowali Utara (236 unit) dan Kabupaten Morowali (100 unit).

              Secara  total  jumlah  bantuan  yang  disalurkan  Kempupera  untuk  program  BSPS  di  Provinsi
              Sulawesi Tengah sebanyak Rp 86,81 miliar. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik Program
              BSPS di Sulawesi Tengah sudah mencapai 76.04% dan diharapkan rampung pada akhir tahun
              ini.

              Bentuk bantuan BSPS yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang
              digunakan  untuk  membangun.  Ada  pun  rincian  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  peningkatan
              kualitas adillah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
              Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian
              adalah sebesar Rp 17,5 juta. |E-8]









































                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50