Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

Namun, upaya pencegahan yang dilakukan tetap belum bisa mencegah munculnya klaster-
klaster penyebaran baru sehingga mengganggu dunia usaha dan ekonomi Indonesia.
Menghadapi situasi ini, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi
perlindungan terhadap usaha dan membantu pemulihan keadaan ekonomi Indonesia. Yang
pertama adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dunia usaha khususnya
industri padat karya.

Kedua, menciptakan program-program padat karya yang melibatkan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, menciptakan kebijakan-
kebijakan yang mendukung kedua program di atas sehingga dapat dijalankan secara maksimal.
Kasus terpaparnya ratusan karyawan di sebuah pabrik elektronik di Bekasi beberapa waktu lalu,
adalah salah satu contoh pentingnya peran pengusaha dalam menjalankan pedoman K3.
Pedoman K3 yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 perlu disosialisasikan,
dilatih dan dilaksanakan. Dengan demikian dapat terwujud suatu dunia industri yang produktif
serta aman dari penyebaran Covid-19.

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu
telah mengimbau agar setiap perusahaan menyiapkan satuan tugas yang secara khusus
mengawasi pelaksanaan K3 di tempat kerja mereka dan mendorong para pengusaha untuk
menerapkan Gerakan Pekerja Sehat di lingkungan pekerjaan. Gerakan Pekerja Sehat adalah
perluasan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di sektor ketenagakerjaan. Di
Indonesia, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam Undang-Undang 1/1970
tentang Keselamatan Kerja , Undang-Undang 23/1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang
13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah 50/2012 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sebagai penjabaran dan kelengkapan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah juga
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait
penyelenggaraan K3. Pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan
mendapat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp
15 juta. Agar pelaksanaan K3 dapat dilaksanakan dengan maksimal, petugas yang mengawasi
pelaksanaan K3 perlu diberikan pelatihan khusus. Kementerian Ketenagakerjaan melalui
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 telah melakukan
bimbingan teknis dan webinar untuk masyarakat industri dan stakeholder lainnya dengan topik
yang berkaitan dengan Covid-19.

Beberapa hal prinsip dalam pencegahan Covid-19 diantaranya mencegah penularan Covid-19 di
tempat kerja, peran pelayanan Kesehatan kerja dimasa pandemi, nutrisi dan gizi yang
dibutuhkan untuk tenaga kerja agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu bagaimana
cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan benar sesuai dengan kondisi pandemik saat
ini. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini juga mempunyai program untuk mencegah penularan
Covid-19 yaitu melalui Rapid Test untuk sektor pariwisata agar sektor tersebut cepat pulih
kembali dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah pariwisata.

Sebanyak 500 tenaga kerja yang bekerja di sejumlah industri dalam sektor pariwisata telah
melakukan Rapid Test di daerah Bali. Selanjutnya program ini dilanjutkan pada daerah destinasi
pariwisata lainnya yaitu Provinsi Bangka Belitung, Magelang (Borobudur), Medan, Jawa Timur,
dan NTT. Program Rapid Test yang diselenggarakan di berbagai provinsi ini bertujuan untuk
memastikan Kesehatan para pekerja khususnya pekerja dalam sektor pariwisata yang akan
memulai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.

Selain memaksimalkan pelaksanaan K3 untuk perlindungan usaha, pemerintah dibantu oleh
pengusaha juga perlu menciptakan program-program padat karya sehingga sesuai fokus dari
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin oleh
Menteri BUMN. Menurut Kontan.com, stimulus kepada UMKM produktif sebesar Rp 28,8 triliun
74