Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

KLASTER KEMENKES: "TUDING WARGA TAK PATUH, TAPI DIRI SENDIRI ABAI"

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis kasus penularan COVID-19 di
perkantoran, termasuk swasta dan kementerian/lembaga negara. Kasus terbanyak ditemukan di
Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Di sana, per 18 September, ditemukan 252 kasus. 50 kasus tambahan ditemukan di Badan
Penelitian dan Pengembangan sehingga totalnya menjadi 302.

Tirto menghubungi Sekjen Kemenkes Oscar Primadi, Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto, dan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat Kemenkes Widyawati untuk mengonfirmasi temuan pemprov sejak 17 September
hingga 18 September. Semuanya tidak menanggapi pesan singkat dan telepon.

Satu-satunya yang merespons adalah Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni,
namun juga tak ada jawaban. “Saya masih di lapangan, saya belum tahu [data Dinkes DKI],”
ujarnya, Jumat (18/9/2020).

Sementara Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan
“semua bisa kena dan kalau kena berarti penularannya masih tinggi, berarti protokol kesehatan
enggak dijalankan di situ, di mana pun itu.” Ini penting karena menurutnya jangan sampai “salah
fokus dengan adanya [data] kayak gitu,” katanya kepada reporter Tirto, Kamis.

Protokol Pencitraan
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah langsung menunjuk hidung
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto atas situasi ini. Ia menegaskan Kemenkes sebagai
garda terdepan kesehatan masyarakat seharusnya mampu menjadi contoh ketaatan terhadap
protokol kesehatan.
Menurutnya Terawan “tidak melaksanakan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.” “Tiap
hari berkoar dan membuat syahwat pencitraan dengan menyebut masyarakat tidak patuh, tapi
abai itu justru pada mereka sendiri,” ujar Trubus kepada reporter Tirto, Jumat.

Tingginya kasus penularan juga mengindikasikan pola edukasi dan pengawasan yang tidak
berjalan optimal, padahal selain mereka semestinya paham, sejak Juli 2020 Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala
Disnaker No 1477 tahun 2020 yang mengatur masing-masing kantor wajib membentuk Satgas
Internal COVID-19.

Selain di Kemenkes, penularan cukup tinggi juga terjadi di Kementerian Perhubungan. Jumlahnya
175 kasus. Lalu Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan 65 kasus, Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) 89 kasus, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 106 kasus. Semua
data per 18 September.

Fakta banyaknya kementerian/lembaga yang jadi tempat penularan virus perlu menjadi titik balik
evaluasi penanganan COVID-19, kata Trubus.

“Karena kenyataanya gagal. Mereka [pemerintah] harus jujur saja jika sudah gagal. Masyarakat
harus mengawasi. Apalagi di Jakarta sudah [zona] merah. Supaya ada solusi,” ujarnya.

Utamakan Keterbukaan

Trubus juga menyayangkan sikap Kemenkes yang tidak terbuka soal kasus penularan COVID-19
di lingkungan internal. Memang tak ada pengumuman resmi dari mereka, pun sulit dikonfirmasi.

87